Pendiri APJII Dorong RUU KKS Segera Disahkan

Pendiri APJII Dorong RUU KKS Segera Disahkan
Ilustrasi dunia digital. ( Foto: Antara )
Feriawan Hidayat / FER Senin, 19 Agustus 2019 | 23:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -  Pendiri Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Teddy Affan Purwadi, mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) segera disahkan oleh DPR. Kemunculan RUU KKS dinilai merupakan hal yang sangat ditunggu kalangan pelaku dan praktisi industri digital.

Sejak mendirikan APJII pada 1996, menurut Teddy, belum ada aturan apapun yang mengatur ruang siber secara spesifik. Terlebih yang mengatur aspek keamanan dan ketahanannya.

"Sudah 23 tahun kita menunggu. Sekaran sudah muncul nomenklatur siber pada RUU KKS atas dasar prakarsa DPR. Saya mendukung RUU KKS ini karena ada kejelasan kita sebagai pribadi dan anggota masyarakat dan pemerintah. Siber itu satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Sekarang hampir semua oarng pada pegang gadget. Nah, siber ini harus cepat lahir. Ada nomneklatur RUU KKS, supaya ada pegangan bagi kami," ujar Teddy di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Menurut Teddy, langkah mendorong RUU KKS diperlukan karena bisa mendorong para pelaku industri dan masyarakat juga memahami pentingnya keamanan dan kedaulatan data. Jika masih terdapat perdebatan mengenai kelemahan RUU KKS, bisa dikoreksi kemudian.

"Orang digital signature saja belum pada paham. Jadi end to end encprition harus secara jelas diatur negara, apalagi sudah masuk ke ekonomi digital yang serba daring, bagaimana keamanan datanya. Jadi di RUU itu sudah jelas diatur. Tinggal dibagi perannya antara negara yang diwakili BSSN yang tadinya punya core persandian dengan pihak lain," tegas Teddy yang saat ini menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI).

Teddy memandang pengesahan RUU KKS harus berjalan beriringan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pasalnya, jika RUU KKS telah mengatur segala hal di ruang siber, maka perlindungan data pribadi pun sudah termaktub di dalamnya.

"Makanya, medium protokol yang saling terhubung tadi perlu perlindungan yang sangat tepat. Nanti PDP menjadi bagian dari platform ini. Ini baru bulat, jangan lonjong atau (berlubang-lubang) seperti meteor yang bentuknya," ujar Teddy.

Teddy juga mempertanyakan pihak-pihak yang menolak RUU KKS disahkan secepatnya. Pihak yang menolak, disebutnya sebagai orang yang ingin menciptakan kondisi mengambang bagi ruang siber Indonesia, terutama pembangunan ekonomi digital yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ekonomi digital jangan mengawang. Yang menyambungkan talinya adalah RUU KKS tersebut. RUU ini tidak hanya menciptakan rasa aman bagi pelaku ekonomi digital, namun rasa aman bagi seluruh rakyat indonesia. Para pelaku seperti teknokrat, birokrat bisa ikut mengelola, apalagi kewilayahan negara. Untuk kepeluan cyberwarfare, cyberdefense dan cyberdiplomacy," ujar Teddy.

"Ngambang-ngambang terus maunya, ini siapa yang mau mengambangkan? Inilah makanya kita perlu segera sahkan. Mau diapakan lagi, kita sudah 23 tahun menunggu," tegas Teddy.



Sumber: BeritaSatu.com