Pemerintah Tak Mau Buru-Buru Implementasikan 5G

Pemerintah Tak Mau Buru-Buru Implementasikan 5G
Perayaan 8 tahun IndoTelko Forum, di Balai Kartini, Jakarta, 27 November 2019. ( Foto: Beritasatu.com / Herman )
Herman / MPA Rabu, 27 November 2019 | 17:13 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Kemajuan teknologi dan adopsi digital di Indonesia akan menciptakan peluang yang semakin besar dalam beberapa tahun ke depan, terutama memasuki era Revolusi Industri 4.0. Salah satu teknologi yang tak bisa dihindari adalah kedatangan 5G ke Indonesia yang diprediksi akan mulai diimplementasikan pada 2022.

Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Ismail M T menjelaskan, instansinya sudah mempertimbangkan implementasi 5G di Indonesia. Namun, ada empat hal yang juga dipertimbangkan pemerintah sebelum menuju 5G, yaitu momentum yang tepat untuk masuk ke pasar, mendorong infrastructure sharing, meminta operator untuk menyiapkan business model yang inovatif dan bermanfaat buat masyarakat, serta terakhir kolaborasi dan perluasan.

“Pemerintah tidak mau buru-buru, tetapi juga jangan telat. Lalu kami juga mendorong infrastructure sharing untuk menekan 40% cost karena 5G ini terkait akses jaringan. Sebelum 5G, kami ingin melihat formulasi demand, supply, dan ekosistemnya harus dipertimbangkan secara keseluruhan,” ujar Ismail di perayaan 8 tahun IndoTelko Forum, di Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Ismail menegaskan, pemerintah tidak mau sekadar mengikuti tren 5G yang didorong pemanfaatannya oleh negara-negara produsen dari jaringan telekomunikasi generasi kelima tersebut.

“Kita nggak mau 5G kalau nggak jadi tuan rumah. Market Indonesia besar, demand-nya juga besar. Jangan sampai kita hanya belanja, dimanfaatkan, dan seterusnya tetapi tidak bisa jadi tuan rumah. Jangan hanya berdebat di dalam negeri, tetapi tidak melihat bahwa kita sebenarnya hanya bulan-bulanan global,” tegasnya.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Ririek Adriansyah menyatakan, seluruh operator telekomunikasi di Indonesia telah siap menyediakan jaringan 5G bagi masyarakat maupun industri. Namun, mengingat investasi yang harus dikeluarkan untuk membangun jaringan 5G tidak murah, ATSI meminta pemerintah bisa membantu dengan memberikan insentif seperti yang dilakukan di negara lain. Demi mempercepat proses pembangunan jaringan 5G, Ririek juga menilai pemerintah perlu melakukan sinkronisasi regulasi Pusat dan Daerah.

“Operator kita sendiri sudah melakukan trial 5G tahun ini sampai tahun depan. Kami mengharapkan tender spektrum bisa dilakukan 2021, sehingga pembangunannya bisa kita lakukan setelah itu,” tegasnya.

Sementara itu menurut pendiri IndoTelko Forum, Doni Ismanto Darwin, kehadiran 5G ke Indonesia tak bisa ditolak. Teknologi itu sebuah keniscayaan melihat pertumbuhan trafik dan penggunaan konten digital dari masyarakat Indonesia.

“Sekarang posisinya, bagaimana pemerintah memainkan peran agar teknologi diadopsi, tetapi ketahanan dan kedaulatan digital bisa dibangun atas 5G," kata Doni.

Doni juga mengharapkan, pemerintah mulai membangun roadmap yang lebih jelas dalam menghadapi 5G, sehingga memberikan kepastian bisnis bagi semua ekosistem yaitu Device Network Application (DNA).



Sumber: Suara Pembaruan