Transaksi Aman, Mudah dan Nyaman dengan Tanda Tangan dan Sertifikasi Elektronik

Transaksi Aman, Mudah dan Nyaman dengan Tanda Tangan dan Sertifikasi Elektronik
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) meresmikan tanda tangan dan sertifikasi elektronik untuk memudahkan kemudahan transaksi di era digital. (Foto: Kemkominfo / IST)
Jayanty Nada Shofa / JNS Kamis, 28 November 2019 | 16:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sektor ekonomi digital Indonesia meningkat pesat. Ini bisa dilihat dari meningkatnya jumlah transaksi online dan transaksi e-commerce di Indonesia.

Dilansir dari wartaekonomi.co.id (9/2/2019), data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, industri e-commerce Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat hingga 17 persen dengan total jumlah usaha e-commerce mencapai 26,2 juta unit.

Tapi meningkatnya pertumbuhan ekonomi digital tersebut tidak sebanding dengan tingkat kepercayaan atau digital trust. Berdasarkan Fraud Management Insight 2017, Indonesia masih memiliki tingkat kepercayaan paling rendah dari 10 negara di Asia Pacific, diukur dengan Digital Trust Index (DTI).

Untuk memastikan transaksi online terhindar dari fraud, maka tingkat kepercayaan digital perlu ditingkatkan. Salah cara mengurangi manipulasi atau pemalsuan dokumen dan transaksi elektronik adalah dengan pemanfaatan tanda tangan elektronik sebagai sistem pengamanan dalam transaksi elektronik.

Dalam PP PSTE Nomor 71 tahun 2019, pengaturan Tanda Tangan Elektronik dalam Pasal 60 ayat (2) terdiri atas tanda tangan elektronik tersertifikasi (tanda tangan digital) dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Tanda tangan elektronik tersertifikasi inilah yang harus menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh PSrE Indonesia (Pasal 60 ayat (3) huruf b) dan PSrE Indonesia wajib mendapatkan pengakuan dari Menteri dengan berinduk kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik induk (PSrE Induk) yang diselenggarakan oleh Menteri Kominfo (Pasal 53 ayat (3).

Tanda tangan elektronik dapat menjadi pendorong terwujudnya tranformasi digital. Dengan menggunakan tanda tangan elektronik, dokumen elektronik dan transaksi elektronik dapat memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah seperti yang diamanatkan pada UU ITE dan PP PSTE. Dengan demikian, implementasi paperless office dan dokumen legal elektronik (seperti lisensi, ijin, ijazah, kuitansi, kontrak, dsb, dalam bentuk elektronik) dapat dilakukan. Tanda Tangan Elektronik dan Sertifikat Elektronik dapat menjadi andalan bagi hampir seluruh layanan online yang membutuhkan perlindungan hukum dan akurasi identitas yang tinggi, seperti layanan perbankan dan e-commerce online.

Tranformasi menuju digital ini bukan hal yang baru. Di Eropa, beberapa negara sudah melakukannya, di antaranya adalah Estonia dan Portugal. Implementasi di Estonia, tanda tangan digital dan sertifikat elektronik menjadi fungsi yang dapat ditemukan pada electronic ID atau identitas elektronik. Electronic ID adalah identitas terkuat yang dimiliki oleh setiap masyarakat di Estonia. Setiap masyarakat memiliki ID-card atau Mobile-ID yang dapat digunakan untuk identifikasi personal, yang digunakan untuk keperluan masuk ke akun bank, tanda-tangan digital, i-voting system (pemilihan pemerintah), memeriksa rekam medis menggunakan e-Prescription, membuat perusahaan dan menyerahkan deklarasi pajak. Sedangkan di Portugal, kartu penduduk atau citizen card sudah bisa menggantikan 5 fungsi kartu yaitu di antaranya sebagai identitas kewarganegaraan (yang sebelumnya berbentuk fisik), kartu pajak, kartu voting, kartu keamanan sosial, dan kartu kesehatan. Dalam citizen card tersebut, terdapat sertifikat elektronik yang bisa digunakan untuk mengakses layanan-layanan baik oleh pemerintah atau swasta, serta untuk membuat tanda tangan elektronik.

Transformasi digital di Eropa tidak lepas dari peran regulasi yang dibuat oleh Uni Eropa, yaitu electronic identification and trust services (eIDAS). eIDAS adalah sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Eropa pada September 2018. eIDAS adalah regulasi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Eropa dalam bisnis yang membutuhkan identitas dan layanan terpercaya dalam transaksi elektronik yang berada di negara-negara Eropa. Semangat dari regulasi tersebut adalah untuk menciptakan sebuah single market untuk kemudahan dalam proses bisnis layanan di negara-negara Eropa.

Layanan terpercaya yang diatur di eIDAS seperti: a) e-Signature adalah tanda tangan elektronik dalam bentuk elektronik yang merupakan persetujuan seseorang terhadap konten suatu data. Tanda-tangan yang terkualifikasi memiliki nilai legal yang sama dengan tanda-tangan tertulis. b) e-Seal atau electronic seal adalah stempel elektronik yang diterapkan pada dokumen untuk menjamin originalitas dan integritas suatu dokumen. c) e-Timestamp atau elektronik timestamp berguna untuk membuktikan dokumen ada pada waktu tersebut. d) e-Delivery atau electronic registered delivery service adalah servis yang mengizinkan transfer elektronik antara bisnis, administrator umum, dan masyarakat.

eiDAS juga memungkinkan setiap negara di Uni Eropa menggunakan identitas digitalnya di negara Uni Eropa lain. Misalnya, warga negara Estonia yang sedang tinggal di Portugal ingin menggunakan layanan kepemerintahan Portugal, mereka tidak perlu datang ke kantor pemerintah Portugal untuk mengisi data. Mereka bisa menggunakan data di identitas digital yang diterbitkan oleh pemerintah Estonia untuk mendaftar ke layanan pemerintah Portugal.

Di Indonesia sendiri, secara teknis sebenarnya sudah tidak ada kendala lagi dalam menjadikan semua dokumen kertas menjadi dokumen elektronik yang sah secara hukum karena ekosistem tanda tangan elektronik telah tersedia, baik peraturan yang menjadi dasar hukum, badan usaha yang menyediakan layanan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik, maupun institusi yang menjadi pengawasnya. Beberapa instansi pemerintah sudah mewajibkan penggunaan tanda tangan elektronik untuk mendukung layanan berbasis elektronik, diantaranya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Namun, harus diakui masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang masih mewajibkan dokumen dalam bentuk fisik sehingga dokumen elektronik belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Selain itu, masih terdapat penolakan di sebagian masyarakat untuk bertransformasi digital, karena memang penggunaan elektronik dan dokumen elektronik ini akan sangat merubah budaya kerja dan menghilangkan potensi praktek-praktek illegal yang bisa dilakukan jika transaksi dilakukan dengan tatap muka atau dengan menggunakan dokumen fisik.

Oleh karena itu, dibutuhkan penyesuaian regulasi dan model bisnis pada masing-masing sektor, serta peningkatan literasi dan awareness masyarakat untuk mendukung implementasi di berbagai layanan masyarakat dan industri. Karena dengan pemanfaatan tanda tangan elektronik ini, tidak hanya meningkatkan efisiensi proses bisnis serta mengamankan dokumen dan transaksi elektronik, namun juga lebih ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas.



Sumber: BeritaSatu.com