PP 71/2019 Wajibkan Platform OTT Daftar ke Pemerintah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PP 71/2019 Wajibkan Platform OTT Daftar ke Pemerintah

Rabu, 4 Desember 2019 | 23:01 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) baru saja menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012). Salah satu yang diatur adalah para platform OTT seperti Instagram, Facebook, Google, dan Whatsapp dan lainnya yang wajib daftar ke pemerintah Indonesia.

Sajikan Pornografi, Penyedia Platform Didenda Rp 100 Juta Per Konten

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menjelaskan, dalam PP 71/2019, terdapat kriteria dan batasan antara Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, Pendekatan pengaturan penempatan data dan sistem elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik.

"Hal ini memberikan kejelasan bahwa PSE layanan publik wajib melakukan pendaftaran pada pemerintah," ujar Semuel Abrijani Pangerapan, dalam keterangan persnya yang diterima Beritasatu.com, di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Sebelumnya, kata Semuel, dalam Pasal 5 PP 82/2012 mengatur bahwa PSE untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran, sedangkan untuk PSE untuk nonpelayanan publik dapat melakukan pendaftaran sehingga tidak menjadi keharusan.

Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia Masih Besar

Itu sebabnya, banyak PSE yang mengklaim bahwa Sistem Elektronik yang diselenggarakannya bukan dalam rangka Pelayanan Publik sebagaimana dimakud dalam PP 82/2012 khususnya PSE yang berbasis di luar negeri yang memberikan layanan dan target pelanggan di Indonesia. Seperti Instagram, Facebook, Google, dan Whatsapp, yang enggan disebut sebagai 'PSE untuk pelayanan publik' dan belum mendaftar sebagai PSE Pelayanan Publik.

Terlebih lagi, pelanggaran atas kewajiban pendaftaran tersebut tidak dapat dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah sehingga tidak ada kepastian pendaftaran. Sekarang, dengan hadirnya PP 71/2019 menjadi jawaban atas keragu-raguan dan ketidakpastian kriteria PSE yang wajib daftar dalam PP 82/2012.

"PP 71/2019 ini memberikan kriteria PSE yang lebih terukur dan lebih pasti yang wajib melakukan pendaftaran, yaitu PSE Lingkup Publik dan PSE Lingkup Privat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sendiri dalam PP 71/2019”, ungkap Semuel.

Semuel menambahkan, dengan hadirnya PP71/2019 ini maka platform OTT seperti Instagram, Facebook, Google, dan Whatsapp dan lainnya harus melakukan self control terhadap konten yang beredar dalam platform-nya. Terutama untuk konten negatif.

Atasi Hoax, Polri Minta Dukungan Berbagai Pihak

"Jadi dengan adanya PP 71 ini, pemerintah tidak perlu lagi melakukan pemanggilan pada PSTE yang platform-nya terdapat konten negatif. Para PSE sudah melakukan pemblokiran sendiri tanpa harus ada permintaan dari PSE," tandas Semuel.

PP 71/2019 ini telah diundangkan dan sudah mulai berlaku pada 10 Oktober 2019 dengan masa transisi setahun bagi semua PSE publik dan privat untuk memenuhi kewajiban mendaftar.

Sebagai informasi, kriteria pelayanan publik yang dimaksud masih mengacu pada kriteria pelayanan publik yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan aturan pelaksanaanya yakni PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan atas UU Pelayanan Publik. Mulai dari lembaga negara, BUMN, BUMD, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, atau badan hukum lain yang menyelenggarakan layanan publik dalam rangka misi negara.

Kemudian berdasarkan PM (peraturan menteri) Kominfo Nomor 36/2014 yang termasuk PSE berupa korporasi atau badan hukum yang wajib daftar dibatasi adalah mereka yang memiliki portal, situs, aplikasi online lewat internet untuk pembayaran atau perdagangan jasa, sistem elektronik yang digunakan untuk memroses informasi elektronik yang menggunakan dana.

Juga yang berkait dengan data pelanggan dalam transaksi keuangan dan perdagangan, pengiriman materi digital berbayar lewat jaringan data dengan cara unduh lewat portal, situs, email atau aplikasi lain.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pembeli Smartphone Lebih Suka Datang ke Gerai

Penjualan offline dinilai masih menguasai pasar ritel smartphone di Jatim.

DIGITAL | 4 Desember 2019

TFI Berambisi Dominasi Pasar Video Komunikasi di Asia Tahun 2024

TFI saat ini telah meluncurkan all in one platform video marketing yang meliputi video e-mail, video newsletter, live meeting, e-Subscription Form, video chat.

DIGITAL | 4 Desember 2019

Xiaomi Luncurkan Redmi 8 dan Redmi 8A dengan Baterai 5.000 mAh

Redmi 8 dan Redmi 8A mendukung fast charging 18W pada port Type-C.

DIGITAL | 4 Desember 2019

Esri Jalin Kolaborasi dengan Universitas Indonesia

Esri mendukung acara Geography Days 2019 yang diselenggarakan oleh Program Studi Geografi UI.

DIGITAL | 4 Desember 2019

Square Gate One Raih Penghargaan The Asian Banker

Square Gate One menerima penghargaan dari The Asian Banker sebagai solusi yang inovatif bagi Bank RHB Malaysia.

DIGITAL | 4 Desember 2019

IM3 Ooredoo Luncurkan Paket Internet Khusus Snapchat

Dari tanggal 16 Desember 2019 dan seterusnya, IM3 Ooredoo akan memperkenalkan paket internet khusus untuk Snapchat lainnya.

DIGITAL | 4 Desember 2019

Komputasi Awan Rentan Serangan Siber

Cloud merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

DIGITAL | 4 Desember 2019

Menutup 2019, Infinix Rilis S5 Berdesain Punch Hole

Infiinx S5 dan S5 lite diperkenalkan secara resmi di Indonesia pada 6 Desember 2019 dan dijual eksklusif di Lazada Indonesia.

DIGITAL | 3 Desember 2019

Telkomsel Gelar Konferensi Teknologi The NextDev Summit 2019

Acara ini juga menghadirkan NextDev Startup Booth yang diisi oleh 15 perusahaan rintisan lulusan The NextDev pilihan.

DIGITAL | 3 Desember 2019

Grab Perluas Layanan untuk Mitra Pengemudi Tuli

Komitmen GrabforGood untuk membuat platform Grab lebih inklusif

DIGITAL | 3 Desember 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS