Datathon LKPP, Mahasiswa STIS Temukan Indikasi Fraud di Pengadaan Pemerintah

Datathon LKPP,  Mahasiswa STIS Temukan Indikasi Fraud di Pengadaan Pemerintah
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) ( Foto: Istimewa )
Fana Suparman / FMB Minggu, 8 Desember 2019 | 21:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mahasiswa Politeknik Statistika STIS Jakarta menemukan adanya indikasi kecurangan dalam pengadaan pemerintah. Indikasi kecurangan ini ditemukan para mahasiswa dengan menggunakan konsep yang biasa digunakan untuk merekomendasikan suatu produk di e-commerce (product basketing). Dengan konsep ini, para mahasiswa STIS Jakarta yang tergabung dalam tim The Detector tersebut menyabet juara pertama dalam kompetisi LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) Datathon 2019.

The Detector mengalahkan 10 tim lainnya yang mempresentasikan konsep dan gagasan mereka di depan dewan juri yang terdiri dari Patria Susantosa dari LKPP, Pegiat Antikorupsi ICW Sely Martini, dan Gian Giovani, Head of Engineering Tokopedia.

Gian mengungkapkan ketertarikannya dengan konsep yang digunakan The Detector. Dengan menerapkan konsep yang biasa digunakan untuk merekomendasikan suatu produk di e-commerce, The Detector dapat menganalisa pola yang ada dalam data pengadaan pemerintah. Dari hasil analisa tersebut berhasil ditemukan pola relasi antar-penyedia sehingga diketahui adanya indikasi kecurangan atau fraud dalam proses pengadaan pemerintah.

"Ada beberapa (konsep) terkait fraud detection yang keren juga. Kok bisa kepikiran," kata Gian Giovani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (8/12/2019) malam.

Juara kedua kompetisi ini diraih oleh Tim Ulul Abab yang juga para Mahasiswa Politeknik STIS Jakarta disusul kemudian Tim Pegasus yang menyabet juara tiga.

Dalam kompetisi Datathon 2019, setiap tim yang beranggotakan dua hingga lima orang diminta menganalisis data pengadaan 2017-2018 selama dua hari pada Sabtu (7/12/2019) hingga Minggu (8/12/2019). Para peserta diperbolehkan memanfaatkan data eksternal lainnya yang bersifat publik.

Di awal kegiatan, para peserta yang berasal dari beragam latar belakang mulai dari kalangan akademik, profesional, penggiat IT hingga komunitas data science dibekali pengetahuan terkait pengadaan barang jasa pemerintah oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Patria Susantosa. Sementara, Miftahusurur dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Adnan Topan Husodo selaku Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan potensi dan indikasi penyelewengan yang sering terjadi dalam pengadaan pemerintah. Peserta juga diberikan kesempatan mentoring dengan tim yang terdiri dari pakar pengadaan pemerintah, pegiat anti korupsi dan pakar analis data.

Ketua LKPP, Roni Dwi Susanto saat menutup rangkaian Datathon 2019 pada Minggu (8/12/2019) mengatakan, analisa terhadap pola atau pattern dalam data pengadaan pemerintah dapat menunjukkan adanya indikasi kecurangan. Untuk itu, Roni DS berharap dengan Datathon ini dapat mendorong transparansi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah dan sekaligus mengajak masyarakat ikut berpartisipasi aktif mengawal proses pengadaan pemerintah.

"Hal itu diperlukan guna mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan lainnya dalam proses pengadaan pemerintah," katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan