BAKTI Perlu Rancang Ulang Jaringan di Daerah USO

BAKTI Perlu Rancang Ulang Jaringan di Daerah USO
Menara BTS operator telekomunikasi. ( Foto: Antara )
Lona Olavia / FER Rabu, 18 Desember 2019 | 16:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) disarankan melakukan moratorium proyek yang tengah atau akan dikerjakannya bagi daerah Universal Service Obligation (USO) guna merancang model bisnis yang ideal dalam penggelaran jaringan telekomunikasi di daerah yang dianggap tak layak secara bisnis.

Proyek USO Perlu Dievaluasi Kembali

"Saran saya langkah yang tepat untuk BAKTI sekarang adalah berhenti sejenak, moratorium dan lakukan koreksi kebijakan, tentukan langkah sebelum makin jauh berjalan ke arah yang salah dalam pemanfaatan dana USO," imbau Pengamat Telekomunikasi, Sigit Puspito Wigati Jarot, di Jakarta, Rabu (18/12).

Ditambahkannya, dalam skema yang diterapkan BAKTI misalnya untuk penggelaran Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL), ada satu pihak yang dijamin untung, sementara itu para penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi belum tentu beruntung membangun atau menyediakan jasa layanan di wilayah USO, bahkan terus wajib memberikan iuran kontribusi USO untuk mendukung model Public Private Partnership (PPP).

"Menjamin tetap untung ini yang sepertinya kurang tepat. Disebut daerah USO itu karena secara ekonomi apalagi komersial kurang feasible. Jadi, tidak untung, makanya disebut dan diperlukan yang namanya subsidi. Jadi, kalau Bakti mikirin untung itu sudah kurang tepat. Kalau sudah bisa untung, mustinya tidak makan subsidi, apalagi saingan sama yang kasih subsidi," tandas Sigit.

BAKTI Cari Solusi Pembiayaan 4.000 BTS

Seperti diketahui, dalam Undang-undang (UU) Nomor 36/9 tentang Telekomunikasi dinyatakan wilayah USO adalah wilayah yang secara ekonomis kurang menguntungkan. Maka itu, dibangun secara gotong royong dengan iuran dana 1,25 persen dari gross revenue semua penyelenggara telekomunikasi.

Dalam UU Telekomunikasi dinyatakan, kontribusi USO dapat berbentuk penggelaran jaringan di wilayah USO selain kontribusi berbentuk dana sebesar 1,25 persen dari gross revenue.

BAKTI dipercaya sebagai pengelola dana USO dari sektor telekomunikasi. Dalam Nota Keuangan Tahun Anggaran 2019 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu), selama tahun 2018, BAKTI membukukan pendapatan sebesar Rp 2,989 triliun. Pada 2019, BAKTI dibebani meraih pendapatan sebesar Rp 3,16 triliun.

BAKTI menempati posisi nomor dua pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) terbesar dari sekitar 224 BLU yang ada di Indonesia.



Sumber: Suara Pembaruan