Mendikbud Dinilai Cuekin Sejumlah Regulasi demi Netflix

Mendikbud Dinilai Cuekin Sejumlah Regulasi demi Netflix
Mendikbud Nadiem Makarim memberikan plakat kerja sama kepada Managing Director Netflix Asia-Pasific, Kuek Yu Chuang, Kamis (9/1/2020), di kantor Kemendikbud, Jakarta. ( Foto: Dina Fitri Anisa )
Feriawan Hidayat / FER Sabtu, 11 Januari 2020 | 14:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, menggandeng Netflix untuk mengembangkan industri perfilman nasional dianggap merugikan.

Baca: Ma'ruf Amin Meminta Netflix Membayar Pajak

Pasalnya, kerja sama tersebut dinilai tak menegakkan sejumlah regulasi yang seharusnya dijalankan oleh platform streaming itu sebelum berbisnis di Indonesia.

Direktur Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menyatakan, Nadiem Makarim harus diingatkan kalau sekarang adalah pejabat publik, bukan lagi pengusaha. Sebagai pejabat publik ada regulasi yang harus ditegakkan dan wibawa bangsa dijaga.

"Saya melihat aksinya dengan Netflix itu seperti tak berkoordinasi dengan Menkominfo, Menkeu, atau Menparekraf, yang menginginkan Netflix memenuhi terlebih dahulu kewajiban sebelum berbisnis di Indonesia," tegas Heru Sutadi seperti dikutip dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, di Jakarta, Sabtu (11/1/2020).

Untuk bekerja sama, kata Heru, harus dilihat dulu status badan hukum Netflix di Indonesia. Sebab, berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Nomor 80/2019 yang baru, pemain seperti Netflix harus memiliki badan usaha tetap di Indonesia.

"Setahu saya, baru ada akun Twitter NetflixID. Sudah ada PT atau badan hukum Indonesia belum itu Netflix?" tanyanya.

Baca: Dukung Perfilman Indonesia, Netflix Komitmen Investasi Rp 14 M

Heru menambahkan, kerja sama Kemdikbud dengan Neflix jauh di bawah ekspektasi publik akan sosok pembaruan dan diharapkan mampu memberikan terobosan dari seorang Nadiem Makarim.

"Kita harapkan Kemdikbud dengan Pustekkom dan produser film Indonesia serta industri kreatif bisa mandiri bikin platform sendiri seperti Nadiem bangun Gojek. Kalau hanya gabung ke Netflix, nggak perlu seorang lulusan Harvard yang kesohor, teman-teman YouTuber yang pendidikannya di pelosok daerah juga bisa berpikir seperti itu,” tandas Heru.

Heru menilai, kerja sama dengan Netflix bukan terobosan namun merupakan sebuah kebobolan. "Hal itu kan karena pemerintah sendiri sedang kesulitan mengejar pajak platform Over The Top (OTT) termasuk Netflix," tegasnya.

Baca: Jokowi Tekankan Pentingnya Pegang Teguh Pancasila

Heru menambahkan, jika melihat model kerja sama yang ditawarkan Netflix ke Kemdikbud lebih kepada gimmick marketing karena nilai US$ 1 juta atau setara Rp 14 miliar, diberikan dalam bentuk komitmen menggelar sejumlah pelatihan bagi kreator film.

"Padahal, memiliki platform sendiri buatan anak bangsa selangkah baik dibanding menggunakan platform OTT dari luar. Tapi kalau kita tidak membuat, ada kewajiban Badan Usaha Tetap (BUT) itu. Dan tidak cuma BUT, tapi harus merekrut sekian orang Indonesia sebagai karyawan. Dan tentunya, ada kewajiban memberi ruang bagi film, video atau karya kreatif orang Indonesia," tandas Heru.

Baca: PSI Apresiasi Kerja Sama Kemdikbud-Netflix

Secara terpisah, Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII), Kamilov Sagala, mengingatkan, platform Netflix memiliki ancaman terhadap kebudayaan bangsa Indonesia.

"Platform itu banyak konten tak sesuai dengan karakter bangsa, terutama soal Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)," tanya Kamilov.

Seperti diketahui, baru-baru ini Netflix digandeng Kemdikbud untuk mengadakan pelatihan penulis naskah. Nantinya, Netflix dan Kemdikbud akan memilih 10 penulis naskah untuk mengikuti pelatihan di Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat (AS).

Selain itu, nantinya di Indonesia Netflix juga akan mengadakan pelatihan untuk penulisan naskah di Indonesia untuk 100 orang. Netflix juga berkomitmen investasi sebesar US$1 juta atau setara Rp 14 miliar melalui beberapa kegian inisiatif seperti pelatihan penulisan.

Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama, dan Menkeu Sri Mulyani, mendorong pemain OTT seperti Netflix melakukan investasi di Indonesia.

Ketiganya bahkan tengah berpikir keras bagaimana caranya agar perusahaan yang basisnya di luar negeri diterapkan pajak digital.



Sumber: BeritaSatu.com