Pemberlakuan Validasi IMEI Diharapkan Tepat Waktu

Pemberlakuan Validasi IMEI Diharapkan Tepat Waktu
Validasi IMEI (international mobile equipment identification) di Indonesia akan diberlakukan pada 18 April 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Istimewa)
Feriawan Hidayat / FER Sabtu, 14 Maret 2020 | 23:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rencana berlakunya peraturan tentang pemberlakuan kebijakan validasi IMEI (international mobile equipment identification) di Indonesia pada 18 April 2020, disambut gembira pemain industri smartphone atau ponsel pintar lokal.

Aturan tersebut, diyakini akan menyehatkan industri karena tidak ada lagi persaingan tidak sehat akibat munculnya smartphone selundupan atau black market (BM) di pasar yang marak dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun terakhir.

Baca: Aturan Validasi IMEI Tidak Berlaku Surut

Diperkirakan, ponsel BM dipasar sudah merugikan negara dengan hilangnya potensi pemasukan pajak sampai Rp 2,8 triliun setahun karena pemain ponsel BM tidak membayar pajak.

Sementara industri lokal harus membangun pabrik, memenuhi kewajiban TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) untuk setiap produknya yang semuanya memakan biaya ratusan miliar rupiah.

Direktur Marketing Advan, Andi Gusena, mengatakan, langkah pemerintah menerapkan pemberlakukan kebijakan validasi IMEI akan berdampak positif terhadap persaingan di pasar ponsel pintar. Pemunduran aturan, efeknya dinilai akan sangat besar karena membuat penyelundupan ponsel BM akan makin deras dan kerugian negara akan makin besar.

"Jangan ditunda, lanjut saja (kebijakan validasi IMEI) agar industri dalam negeri bisa bangkit lagi," ujar Andi Gusena, seperti dikutip keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (14/3/2020).

Baca: Indonesia Ketinggalan Dalam Penerapan Validasi IMEI

Menurut Andi, masuknya ponsel pintar BM dengan beda harga yang lumayan jauh dengan harga ponsel lokal membuat industri terpuruk, produksi berkurang bahkan ada yang terhenti.

Akibatnya banyak terjadi pengurangan pekerja yang terasa meresahkan masyarakat karena menurunnya pendapatan selain turunnya pajak yang bisa diserap pemerintah dari industri.

Manajer Pemasaran Evercoss, Suryadi Willim mengakui, serangan ponsel BM yang menawarkan harga ponsel pintar lebih murah membuat pasar terganggu dan sulit bersaing. Industri ponsel lokal secara keseluruhan sangat dirugikan ponsel BM. Jika tidak segera diantisipasi akan berdampak sangat buruk terhadap industri ponsel pintar secara keseluruhan.

"Harapan kami konsumen bisa lebih sadar bahwa membeli ponsel BM sangat merugikan diri sendiri dan negara karena ponsel BM tidak berkontribusi pajak dan pembangunan negara,” ungkap Suryadi.

Baca: Regulasi IMEI Tekan Peredaran Ponsel Ilegal

Menurut Suryadi, Validasi IMEI sebuah langkah strategis yang dibuat pemerintah untuk melindungi ekosistem industri telepon selular, dimana aturan tersebut melengkapi peraturan terdahulu mengenai TKDN. Validasi ini akan membuat Industri telepon seluler kembali bergairah.

"Sebagai produsen tentunya kami berharap pula agar pemerintah terus memperketat aturan-aturan yang akan melindungi produsen yang sudah berinvestasi di dalam negeri,” papar Suryadi.

CEO Mito, Hansen juga berkomentar positif. Kehadiran peraturan soal validasi IMEI itu diyakini akan langsung menghentikan peredaran ponsel BM karena nomor IMEI ponsel BM tidak terdata.

"Aturan itu, akan mengembalikan ekosistem industri selular di Indonesia ke arah yang lebih sehat karena tiga-empat tahun ini industri sangat naik-turun," jelas Hansen.

Hadirnya kebijakan TKDN, kata Hansen, semula menjadi angin segar. Namun di sisi lain hadirnya ponsel BM benar-benar memukul vendor yang serius mengembangkan pabrikan. "Kami membangun pabrik, jaringan ritel dan pusat pelayanan, tetapi ponsel BM memotong rantai tersebut dan bisa menjual ponsel lebih murah karena variable cost-nya sedikit,” keluhnya.

Dalam kaitan aturan validasi IMEI, Kementerian Perindustrian (Kemperin) akan mengaktifkan Sibina atau sistem informasi basis data IMEI Nasional. Sistem ini akan memberi informasi kepada operator, nomor IMEI ponsel BM tidak terdaftar sementara ponsel resmi terdaftar.

Dengan skema white list yang sudah disepakati pemerintah dan operator, ponsel yang IMEI-nya tidak ada dalam daftar Sibina akan langsung diblokir. Menurut para pemilik merek lokal, skema ini jelas akan melibas keberadaan ponsel BM yang belum didaftarkan sebelum 18 April 2020.



Sumber: BeritaSatu.com