Pelaku Industri Minta Pemberlakuan Validasi IMEI Sesuai Jadwal

Pelaku Industri Minta Pemberlakuan Validasi IMEI Sesuai Jadwal
Validasi IMEI (international mobile equipment identification) di Indonesia akan diberlakukan pada 18 April 2020. ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Feriawan Hidayat / FER Kamis, 2 April 2020 | 19:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kebijakan validasi IMEI (international mobile equipment identification) yang ditandatangani oleh tiga menteri yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri Perindustrian (Menperin), dan Menteri Perdagangan (Mendag) pada 18 Oktober 2019, direncanakan akan mulai diberlakukan pada 18 April mendatang.

Baca Juga: Pandemi Corona, Validasi IMEI Tidak Ada Pemunduran Waktu

Kebijakan dengan skema white list itu akan memblokir perangkat ponsel pintar atau smartphone selundupan atau black market (BM) yang IMEI-nya tidak terdaftar di perangkat Sibina (sistem informasi basis data IMEI nasional), yang ada di Kementerian Perindustrian (Kemperin).

Namun, di tengah persiapan tersebut, ada kekhawatiran dari para pelaku industri ponsel seperti yang dirasakan Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI). Pasalnya, APSI mendengar adanya rumor bahwa aturan tersebut akan ditunda karena adanya wabah virus corona sampai enam bulan ke depan.

Ketua umum APSI, Hasan Aula, menyatakan, sebenarnya tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan kebijakan validasi IMEI. Berdasarkan pengamatannya, masyarakat sudah tersosialisasi dengan rencana kebijakan tadi dan mereka kini hanya mau membeli ponsel pintar dari gerai resmi, tidak mau lagi mencari barang BM.

"Ketika aturan itu diterapkan masyarakat tidak perlu berbuat apa pun, karena ponsel lama baik ponsel resmi maupun BM yang sudah diaktifkan sebelum 18 April 2020, tidak akan mendapat dampak apa-apa," ujar Hasan Aula kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Baca Juga: Pemberlakuan Validasi IMEI Diharapkan Tepat Waktu

Hal senada diungkapkan Direktur Marketing Advan, Andi Gusena, yang mengkhawatirkan jika aturan tersebut ditunda maka akan menderaskan kembali impor ponsel BM. Apalagi, pihaknya mendengar rumor bahwa usulan masa tundanya hingga enam bulan.

"Bayangan cerah ke depan bagi industri ponsel langsung pupus. Kebijakan itu sebaiknya langsung saja diterapkan jangan ditunda," ungkap Andi Gusena.

Andi berharap, semoga saja rumor tersebut tidak benar dan pemerintah secara tegas menerapkan aturan dan kebijakan validasi IMEI seperti yang sudah ditentukan, 18 April 2020.

Pernyataan senada disampaikan oleh pihak Samsung Indonesia, yang mendukung langkah konkret terhadap pemberantasan ponsel BM. "Samsung sebagai entitas bisnis yang menjalankan operasionalnya di Indonesia akan mengikuti kebijakan pemerintah Indonesia,” ujar Head of Product Marketing IT & Mobile Samsung Electronics Indonesia, Denny Galant.

Baca Juga: Aturan Validasi IMEI Tidak Berlaku Surut

Sementara, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menyatakan, kebijakan validasi IMEI harus memprioritaskan aspek perlindungan konsumen, bukan semata kerugian negara.

"Hal yang paling penting, masyarakat harus memastikan ponsel yang akan dibelinya adalah ponsel legal dan jangan terima jaminan toko karena itu berarti ponsel BM," tegas Tulus.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemkominfo, Ismail mengatakan, sejauh ini belum ada perubahan terkait upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan ponsel ilegal di Indonesia.

"Sejauh ini belum ada keputusan Pak Menteri (Johnny G Plate) untuk mengubah jadwal," ujar Ismail.

Menyoal progres sosialisasi aturan validasi nomor IMEI ponsel BM ini, di mana sebelumnya Kementerian Kominfo bersama operator seluler melakukan uji coba pemblokiran perangkat ilegal tersebut dan dinyatakan berhasil. "Mengalir saja terus," jawab Ismail.



Sumber: BeritaSatu.com