Pemerintah Dinilai Perlu Segera Revisi PP Telekomunikasi

Pemerintah Dinilai Perlu Segera Revisi PP Telekomunikasi
Ilustrasi jaringan telekomunikasi. (Foto: Antara)
Hotman Siregar / FER Minggu, 31 Mei 2020 | 20:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit dinilai perlu segera direvisi. Hal ini diperlukan agar operator telekomunikasi bisa saling berbagi jaringan.

Baca Juga: Perkuat Roadmap Menuju 5G, Telkomsel Hadirkan VoLTE

"Pada 2016 kemarin hal ini sudah diserukan dan mungkin karena berbagai hal dan waktunya tidak pas akhirnya belum bisa direalisasikan akan tetapi melihat ekses dari pandemi virus corona (Covid-19) saya yakin saat ini merupakan waktu yang tepat untuk merevisi PP 52 dan 53," kata Ketua Bidang Industri 4.0 Masyarakat Telekomunikasi (Mastel), Teguh Prasetya, di Jakarta, Minggu (31/5/2020).

Teguh menganggap akan terlalu lama apabila harus menunggu omnibus law untuk merealisasikan hal tersebut. "Revisi saja PP tersebut, selesai sudah. Ini semua tergantung ditangan pemerintah saja. Tidak usah kekiri-kekanan lagi, karena sudah mendesak” ujar Teguh.

Baca Juga: Indonesia Dipaksa Percepat Transformasi Digital

Revisi dinilai merupakan solusi cepat untuk semua, karena sangat membutuhkan hal tersebut. Bahkan operator yang selama ini mendominasi jaringan tetap akan diuntungkan karena mereka mendapatkan biaya interkoneksi.

Teguh menyatakan, bila hal tersebut direalisasikan tentunya semua bisa dibicarakan solusinya bersama agar para operator besar dan kecil tetap sama-sama diuntungkan.

Baca Juga: Industri Broadband Internet Berkibar di Tengah Covid-19

"Mau yang besar 80 persen dan kecil 20 persen atau apapun solusinya bisa dibicarakan diatas meja tapi yang jelas adalah adanya peningkatan utilitas daripada overlap semua jaringan," jelas Teguh.

Wakil Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), Merza Fachys mengakui, biaya untuk pembuatan satu BTS itu mahal.

Baca Juga: Trafik Layanan Data XL Axiata Naik 25%

"Bisa Rp 1 miliar investasi untuk satu BTS nya dan bila tanpa network sharing semua operator harus buat masing-masing, Bagaimana kita mau investasi ke wilayah terpencil yang misal penduduknya hanya ratusan. Hitungannya tidak akan masuk,” ujar Merza.



Sumber: BeritaSatu.com