Ponsel Black Market Ternyata Masih Marak Beredar

Ponsel Black Market Ternyata Masih Marak Beredar
Ilustrasi validasi international mobile equipment identity (IMEI). (Foto: Beritasatu Photo / Istimewa)
Feriawan Hidayat / FER Jumat, 12 Juni 2020 | 19:59 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah memberlakukan penerapan aturan blokir ponsel black market (BM) lewat international mobile equipment identity (IMEI) sejak 18 April 2020 lalu, dengan skema white list.

Baca Juga: Pelaku Industri Komitmen Dukung Pemberlakuan IMEI

Pertanyaan besarnya adalah, benarkah ponsel black market sudah tidak beredar dan tak bisa mendapatkan layanan seluler?

Hasil investigasi pasar yang dilakukan Indonesia Technology Forum (ITF) menemukan ponsel black market masih marak beredar, dan masih mendapatkan layanan seluler. Melihat realitas tersebut, kalangan pelaku industri dalam negeri merasa heran hal itu bisa terjadi.

“Mestinya ponsel black market sudah tak bisa beredar lagi dan tidak mendapatkan layanan seluler. Kan, aturannya sudah diberlakukan. Kami jadi bingung, kebijakan ini akan dibawa kemana arahnya?” kata Direktur Marketing Advan, Andi Gusena, seperti dikutip keterangan pers yang yang diterima Beritasatu.com, di Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Baca Juga: Aturan IMEI Berlaku, Pengguna Terima Notifikasi Bertahap

Manajer Pemasaran Evercoss, Suryadi Willim, menilai, jika ponsel black market masih beredar dan masih mendapat tempat, tidak akan baik untuk iklim industri dan kepentingan konsumen maupun pendapatan negara.

“Sebagai produsen tentunya kami berharap agar pemerintah terus memperketat aturan-aturan yang akan melindungi produsen yang sudah berinvestasi di dalam negeri. Jangan diberi jalan para pelaku bisnis ponsel black market,” kata Suryadi.

Sementara itu, CEO Mito, Hansen mendesak agar pihak pemerintah benar-benar merealisasikan penerapan validasi IMEI dan aturan blokir ponsel black market.

Baca Juga: BRTI Jamin Data IMEI Aman

“Kami selalu mengikuti arahan dan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Jika aturan validasi IMEI ini benar-benar dilakukan akan berdampak positif bagi konsumen, industri dan pemerintah. Jika benar ponsel black market masih beredar dan masih mendapat layanan operator seluler, kami jadi bertanya, ada problem apa dengan validasi IMEI ini?” ungkap Hansen.

Intinya, lanjut Hansen, sebagai pelaku industri berharap ketika aturan itu sudah resmi diberlakukan, agar bersama-sama mengawal implementasinya di lapangan.

“Kami bukan dalam posisi menyudutkan pihak tertentu, tapi kami berharap aturan tersebut bisa berjalan dengan semestinya. Jika ada problem dan kendala teknis semestinya dipaparkan secara gamblang ke publik. Publik jangan dibuat bertanya-tanya dan berasumsi liar,” tegas Hansen.



Sumber: BeritaSatu.com