137.829 Hoax Covid-19 Teridentifikasi Gugus Tugas

137.829 Hoax Covid-19 Teridentifikasi Gugus Tugas
Ilustrasi pemeriksaan Covid-19 di laboratorium. (Foto: AFP)
Ari Supriyanti Rikin / YUD Senin, 15 Juni 2020 | 19:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTTPC19) selama pandemi melakukan pengamanan dan penegakan hukum. Dari upaya tersebut berita hoax yang berhasil diidentifikasi mencapai 137.829 kasus.

Dari sejumlah kasus tersebut telah dilakukan penyelidikan oleh Satuan Siber Polri sebanyak 130.680 kasus.

Baca juga: Penelusuran Kontak Agresif, Laporan Kasus Positif Covid-19 Naik

GTTPC19 memang tidak hanya melakukan pengendalian penyebaran virus SARS-CoV-2 atau penanganan dampak di sektor ekonomi, sosial maupun budaya. Penanganan juga dilakukan termasuk dalam pengamanan dan penegakan hukum di masa pandemi.

Wakil I Subbidang Pengamanan dan Penegakan Hukum GTTPC19 Brigjen Pol Darmawan Sutawijaya mengatakan, dari identifikasi kasus hoaks tersebut, pihak kepolisian telah menahan 17 tersangka dan saat ini sedang memroses 87 orang.

Dalam upaya pengamanan dan penegakan hukum ini dilakukan di bawah koordinasi dari Subbidang Pengamanan dan Penegakan Hukum GTTPC19. Pembentukan subbidang tersebut dipayungi dengan Keputusan Ketua GTTPC19 Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 22 Mei 2020.

Baca juga: Jalani Rapid Test, 125 Anggota dan Staf DPRD Kota Bengkulu Nonreaktif Covid-19

Darmawan menyebut, pihaknya bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga di pusat dan daerah. Di tingkat pusat, subbidang ini menjalin kerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, TNI dan Polri.

"Kami ini tugasnya memberikan dukungan dan pendampingan upaya percepatan, pencegahan, penanganan dan pemulihan di daerah, khususnya kepada lembaga atau badan termasuk gugus tugas daerah," katanya dalam telekonferensi di Jakarta, Senin (15/6).

Ia menambahkan, bahwa selama tiga bulan beroperasi, pihaknya telah melakukan banyak upaya pengamanan dan penindakan hukum.

Darmawan mencontohkan saat pemerintah menganjurkan warga untuk tidak mudik, tetapi pada kenyataan banyak warga yang melakukannya.

Baca juga: Imbas Covid-19, Bisnis Restoran Alami Penurunan Omzet

"Dengan mobil-mobil pribadi, dengan rute-rute atau jalur tikus," imbuhnya.

Selama pelaksanaan pembatasan sosial, gugus tugas telah membuat pos checkpoint, khususnya di wilayah DKI Jakarta dengan jumlah 524. Sedangkan pos di luar DKI Jakarta, sebanyak 2.374 pos di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Selama operasi di lapangan, pihaknya menemui para pemudik dengan berbagai alasan. Ia mengatakan, bahwa penindakan dilakukan, seperti angkutan travel sebanyak 637 kendaraan. Sedangkan perintah putar balik kendaraan mencapai 109.479 unit, baik roda dua, empat dan enam selama tiga bulan ini.

Terkait dengan penindakan umum, Darmawan mengatakan bahwa tindak pidana umum telah melakukan penyelidikan lebih dari 75.000 kasus, sedangkan untuk tindak pidana ekonomi lebih dari 150.000 kasus.

"Penjualan sembako dan alat kesehatan 160.000 kasus," ucapnya.

Jumlah kasus di atas merupakan akumulasi hasil pengamanan dan penindakan hukum selama tiga bulan di seluruh Indonesia di masa pandemi Covid-19. Langkah-langkah selama ini merupakan hasil penegakan hukum dengan melakukan koordinasi antara pusat dan daerah.



Sumber: BeritaSatu.com