YLKI Sarankan Pemerintah Sweeping Peredaran Ponsel BM

YLKI Sarankan Pemerintah Sweeping Peredaran Ponsel BM
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. (Foto: Beritasatu.com / Istimewa)
Feriawan Hidayat / FER Rabu, 17 Juni 2020 | 08:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kendati blokir ponsel black market (BM) lewat IMEI (international mobile equipment identity) telah diberlakukan sejak 18 April 2020, diduga masih ada penjualan dan peredaran ponsel BM secara online.

Baca Juga: Ponsel BM Marak Dijual Online, Ini Respon Kemdag

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, masalah kebijakan validasi IMEI harus memprioritaskan aspek perlindungan pada konsumen, bukan semata masalah kerugian negara akibat ponsel ilegal tersebut.

"Aspek perlindungan konsumen pengguna ponsel jauh lebih penting darpada kerugian negara, meskipun pemerintah beberapa waktu lalu mengklaim ponsel ilegal mencapai 20 persen dari total ponsel yang beredar, dan kerugian negara mencapai Rp 2 triliun per tahunnya,” ujar Tulus Abadi, seperti dikutip keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Rabu (17/6/2020).

Untuk itu, lanjut Tulus, konsumen saat membeli ponsel baru harus memastikan ponsel tersebut adalah resmi atau legal. Ciri utama ponsel legal atau bukan BM, adalah pada aspek jaminan yang diberikan. Jika jaminan yang diberikan hanya jaminan toko, maka bisa dipastikan ponsel tersebut ilegal atau BM. Sebab, secara regulasi berdasarkan Permendag, jaminan harus dari produsen secara langsung, bukan hanya jaminan toko saja.

“Dengan adanya kebijakan validasi IMEI, seharusnya sudah selesai nasib ponsel BM. Jika ditengarai masih dijual secara online dan masih mendapat layanan seluler, YLKI mengimbau semua pihak terkait untuk memiliki komitmen bersama dan bersinergi untuk mengawal kebijakan validasi IMEI yang sudah diterapkan,” ungkap Tulus.

Baca Juga: Ponsel Black Market Ternyata Masih Marak Beredar

Tulus juga sepakat dengan kebijakan yang diterapkan Kementerian Perdagangan (Kemdag) bahwa pihak marketplace harus ikut bertanggung jawab mengawasi merchant yang diduga menjual ponsel BM.

"Kami kira semua pihak harus berkomitmen menjalankan regulasi untuk kepentingan bersama, baik itu konsumen maupun ekosistem industri. Pemerintah juga harus konsisten, jangan maju mundur kayak undur-undur, masyarakat perlu ketegasan,” ungkap Tulus

Tulus juga berharap, pemangku kebijakan dalam masa transisi validasi IMEI ini perlu melakukan pengawasan atau monitoring yang lebih ketat lagi. Bahkan, bila perlu melakukan sweeping terhadap peredaran dan penjualan ponsel BM.

"Sebaiknya lakukan sweeping terhadap peredaran dan penjualan ponsel BM. Sangat gampang kok, tinggal cek ke situs e-commerce dan cari produk yang kita tuju. Saya dengar katanya yang lagi heboh iPhone SE 2 2020. Jika sudah didata, tinggal tegur saja e-commerce-nya. Ini salah satu cara membangun komitmen bersama agar peredaran ponsel BM berhenti sembari menunggu software pengendali IMEI berjalan secara optimal,” tegas Tulus.

Baca Juga: Pelaku Industri Komitmen Dukung Pemberlakuan IMEI

Derasnya penyelundupan ponsel yang menurut kalangan industri ponsel terjadi sejak empat tahun terakhir ini, membuat persaingan tidak sehat dan merugikan konsumen dan pemasukan negara.

Direktur Marketing Advan, Andi Gusena mengatakan, ekosistem industri berharap kebijakan validasi IMEI bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan.

"Kami sangat mendukung terhadap aturan yang diterapkan oleh pemerintah untuk bersama-sama memerangi ponsel black market,” kata Andi Gusena.



Sumber: BeritaSatu.com