ASN Diminta Adaptif Teknologi

ASN Diminta Adaptif Teknologi
Ilustrasi pegawai negeri sipil. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / CAH Jumat, 19 Juni 2020 | 17:00 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) sepatutnya adaptif dengan teknologi. Sebab persaingan global sudah masuk ranah digital. Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) RB Tjahjo Kumolo, Jumat (19/6/2020).

"Menjabarkan visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres (wakil presiden) Ma'ruf Amin terkait reformasi birokrasi jangka panjang antara lain mau tidak mau harus mencermati persaingan global yang saat ini masuk dalam ranah digital, termasuk pada sistem pemerintahan," kata Tjahjo.

Tjahjo pun menyebut, "Reformasi birokrasi juga ikut dalam arus revolusi industri 4.0. Setiap ASN dipaksa untuk adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Digitalisasi birokrasi untuk pelayanan yang optimal adalah hal yang tak bisa disanggah."

Baca Juga: Kementerian PAN dan RB Siapkan Evaluasi SPBE

Tjahjo menuturkan Indonesia berada di peringkat ke-77 dari 119 negara dalam Global Talent Competitiveness Index, dengan nilai 38,04. Untuk memperbaiki indeks tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) menerapkan Human Capital Management Strategy menuju Smart ASN 2024

"Pemerintah memiliki program yang dinamakan 6P yang masuk dalam Human Capital Management Strategy. Program 6P melingkupi perencanaan, perekrutan dan seleksi, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan penghargaan, promosi, rotasi, dan karier, dan peningkatan kesejahteraan," ujar Tjahjo.

Seluruh hal itu, menurut Tjahjo, strategi yang akan mempersiapkan talenta ASN menghadapi era digital mencapai birokrasi Indonesia berkelas dunia. Tjahjo menegaskan sistem merit menjadi fokus pembangunan ASN. Artinya, setiap instansi pemerintah sudah tidak asing dengan sistem ini.

Baca Juga: ASN Diminta Jadi Pelopor Tatanan Normal Baru

"Harus benar-benar menerapkan sistem merit dalam setiap seleksi, perlu diingat bahwa sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM (sumber daya manusia) aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan," ujar Tjahjo.

Tjahjo mengungkapkan terkait Grand Design Pembangunan ASN 2020-2024, Kempan RB gencar memperbaiki kinerja ASN. Dimulai dari tahap rekrutmen yang kini sudah menggunakan sistem digital sampai pada tatanan baru lemerintahan sekarang dan masa depan.

"Dengan sistem rekrutmen yang berhasil secara terbuka dan profesional, sehingga pemerintah akan mendapatkan SDM terpilih yang akan menggerakkan sistem pemerintahan Indonesia, mereka yang terpilih dengan sistem ini, diharapkan bisa menjadi Smart ASN," ucap Tjahjo.

Profil Smart ASN, masih kata Tjahjo, meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai informasi dan teknologi, bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, termasuk memiliki jaringan luas.

"Di tahun 2024 pemerintah akan mendapatkan SDM yang unggul, berkualitas dan memiliki integritas. Kita akan mendapat
digital talent dan digital leader. Smart ASN yang tidak gagap teknologi atau gaptek akan menggiring sistem pemerintahan Indonesia ke birokrasi 4.0 sehingga beriringan dengan revolusi industri 4.0, sehingga semua jenis layanan publik yang diselenggarakan pemerintah akan berbasis digital dan terintegrasi, tentunya digitalisasi sistem pemerintahan ini juga diimbangi dengan keamanan siber yang mumpuni," kata Tjahjo.

Tjahjo menambahkan birokrasi 4.0 memiliki empat indikator yakni percepatanan layanan, efisiensi layanan, akurasi layanan, dan fleksibilitas kerja. Tentunya indikator ini akan berdampak sosial. Selain itu dengan fleksibilitas waktu kerja ASN, menurut Tjahjo, pekerjaan tidak harus dikerjakan di kantor.

"Di masa mendatang, beberapa pekerjaan bisa dikerjakan melalui smartphone, yang tentu akan lebih efisien dan memperpendek alur birokrasi," pungkas mantan menteri dalam negeri tersebut.

 



Sumber: BeritaSatu.com