Realisasi Aturan Validasi IMEI

Pemerintah Berlakukan Cloud CEIR Awal Juli 2020

Pemerintah Berlakukan Cloud CEIR Awal Juli 2020
Ilustrasi Smartphone Bekas. (Foto: Beritasatu Photo / Istimewa)
Feriawan Hidayat / FER Rabu, 24 Juni 2020 | 21:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kebijakan validasi IMEI yang diteken tiga menteri, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Perdagangan (Kemdag), dan Kementerian Perindustrian (Kemperin) dipastikan sudah berjalan.

Baca Juga: YLKI Sarankan Pemerintah Sweeping Peredaran Ponsel BM

Saat ini semua pihak terkait, sedang melakukan tes fungsionalitas central equipment identity register (CEIR) cloud dan awal Juli mulai efektif. Hal ini dilakukan karena pada masa pandemi virus corona atau Covid-19 ini, belum memungkinkan untuk mendatangkan perangkat keras atau hardware CEIR.

Demikian hasil webinar sosialisasi dan edukasi validasi IMEI bertajuk 'Membangun Komitmen Bersama Terapkan Aturan Validasi IMEI' yang digelar secara virtual oleh Indonesia Technology Forum (ITF), di Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Pos dan Informatika Kemkominfo, Nur Akbar Said mengatakan, saat ini CEIR cloud dalam penyempurnaan.

"Antara CEIR Cloud dan CEIR hardware memiliki fungsi yang sama persis dan bisa melakukan pemblokiran IMEI, jika produk atau ponsel tidak termasuk dalam katagori Black Market atau BM yakni tidak teregistrasi dalam TPP Produk, TPP Import dan data operator," ungkap Nur Akbar.

Baca Juga: Ponsel BM Marak Dijual Online, Ini Respon Kemdag

Hal tersebut diperkuat oleh Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Danny Buldansyah yang menyatakan, pihaknya bersama pemerintah sedang melakukan tes fungsionalitas CEIR dan EIR (equipment identity register) melalui cloud.

"Adapun yang menjadi perhatian kami adalah pelanggan. Jangan sampai pelanggan yang eksisting sampai terkena blokir,” ungkap Danny.

Direktur Industri Elektronika dan Telematika Ditjen Ilmate Kemperin, Achmad Rodjih Almanshoer,memaparkan, saat ini Kemperin masih menunggu serah terima CEIR dan Kemkominfo.

"CEIR saat ini masih Kemkominfo atau lebih tepatnya di Telkomsel sebagai anggota ATSI, belum serah terima. Berdasarkan jadwal yang kita susun bersama, minggu depan seharusnya sudah masuk ke tahap pembangunan sistem dan integrasi CEIR. Sistem yang akan di jalankan sementara waktu adalah cloud computing dikarenakan perangkat fisik untuk memasang sistem CEIR direncanakan tiba di Indonesia sekitar bulan Agustus 2020,” ungkap Rodjih.

Baca Juga: Ponsel Black Market Ternyata Masih Marak Beredar

Menurut Rodjih, pada tanggal 24 Agustus, CEIR hardware diharapkan sudah bisa dioptimalkan. Namun, pihaknya berharap bisa lebih cepat waktu yang dijadwalkan. Pasalnya, sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur secara terus menerus kami persiapkan agar siap pada waktunya.

"Tapi yang paling penting adalah, pemerintah sangat serius menangani masalah IMEI ini karena akan sangat mendukung industri dalam negeri,” ujar Rodjih.

Mengenai kondisi dilapangan, Ketua Umum Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Hasan Aula menyatakan, masih banyak beredar ponsel atau produk black market (BM), baik pada perdagangan online maupun offline, dan masih mendapatkan sinyal dari operator.

"Masih beredarnya ponsel BM atau ilegal ini membuat banyak pihak yang merasa aturan IMEI ini belum berjalan. Jadi kami berharap pemerintah dapat merealisasikan aturan ini menggunakan CEIR cloud saja dulu, tidak perlu menunggu CEIR hardware sehingga wibawa pemerintah juga ada,” ujar Hasan.

Baca Juga: Aturan IMEI Berlaku, Pengguna Terima Notifikasi Bertahap

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Kemdag, Ojak Manurung menyampaikan, pihaknya, sejak diberlakukan aturan validasi IMEI tanggal 18 April lalu, sebenarnya sudah melakukan pengawasan.

"Hanya saja, karena kemarin itu, Indonesia dilanda pandemi Covid-19, pengawasan tidak bisa dilakukan secara maksimal. Kita melakukannya secara online. Belum bisa secara offline karena memang banyak juga toko yang tutup. Namun ke depan, dapat dipastikan kita akan melakukan pengawasan secara langsung, bukan sekedar online, tetapi offline, secara konvensional ke lapangan," jelas Ojak.

Menurut Ojak, berdasarkan hasil pengawasan secara online beberapa waktu lalu, Kemdag sudah menindaklanjuti dengan dengan melayangkan surat ke IDEA atau Asosiasi e-commerce Indonesia untuk menyampaikan pada anggotanya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada tentang perdagangan ponsel BM ini. Bahkan, sebut Ojak, pihaknya sudah melakukan pemanggilan e-commerce yang disinyalir melanggar ketentuan.

"Kami sudah melayang surat pemanggilan pada market place yang memperdagangkan HKT (Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet) ilegal," tandas Ojak.



Sumber: BeritaSatu.com