Layanan Aduan IMEI Sementara Diserahkan ke Operator

Layanan Aduan IMEI Sementara Diserahkan ke Operator
Validasi IMEI (international mobile equipment identification) di Indonesia akan diberlakukan pada 18 April 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Istimewa)
/ FER Rabu, 24 Juni 2020 | 23:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian (Kemperin), Achmad Rodjih menyatakan, layanan pengaduan masalah yang berkaitan dengan nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk sementara ditangani oleh operator seluler sambil pemerintah menyiapkan pusat bantuan IMEI tersebut.

Baca Juga: Pemerintah Berlakukan Cloud CEIR Awal Juli 2020

"Pengelolaan (layanan konsumen) masih ditangani asosiasi," kata Achmad Rodjih, dalam webinar sosialisasi dan edukasi validasi IMEI bertajuk 'Membangun Komitmen Bersama Terapkan Aturan Validasi IMEI' yang digelar secara virtual oleh Indonesia Technology Forum (ITF), di Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Layanan konsumen, atau yang dikenal juga dengan nama call center atau customer care, untuk sementara akan ditangani oleh Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), yaitu operator seluler, selama sekitar dua tahun.

Selama layanan konsumen ditangani operator seluler, Kemperin menyiapkan sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur yang diperlukan untuk layanan konsumen. "Setelah itu, Kemperin akan mengelola layanan konsumen untuk aduan IMEI," kata Achmad Rodjih.

Baca Juga: Ponsel Black Market Ternyata Masih Marak Beredar

Regulasi mengenai validasi IMEI sudah ditandatangani oleh Menteri Perindustrian, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Perdagangan pada 2019 lalu, namun, aturan secara resmi baru berlaku pada 18 April 2020.

Selain itu, sejak aturan berlaku, ponsel dengan nomor IMEI ilegal atau yang tidak untuk dijual di Indonesia, tidak bisa tersambung ke layanan telekomunikasi di Indonesia.

"Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan terhadap perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai ketentuan, termasuk untuk IMEI yang tidak teregistasi, tervalidasi," kata Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Kementerian Perdagangan (Kemdag), Ojak Manurung.



Sumber: ANTARA