Keluarga Jadi Pintu Masuk Literasi Digital

Keluarga Jadi Pintu Masuk Literasi Digital
Dosen LSPR Jakarta, Rizka Septiana. (Foto: Beritasatu Photo)
Feriawan Hidayat / FER Sabtu, 11 Juli 2020 | 18:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peningkatan penggunaan teknologi digital saat ini dinilai belum selaras dengan pemahaman literasi digital di tengah masyarakat. Kondisi ini, memicu masifnya penyebaran hoax di berbagai platform media sosial (medsos).

Baca Juga: Perdebatan di Medsos Dinilai Lebih Banyak Emosi

Terlebih, regulasi tentang penyiaran digital belum juga selesai. Kondisi ini dinilai sebagai kesempatan untuk mendorong edukasi literasi digital di tengah masyarakat. Demikian benang merah yang dihasilkan dalam diskusi 'Bijak dan Cerdas Siaran Melalui Media Sosial' yang diselenggarakan secara online, Kamis (9/7/2020).

Praktisi kehumasan sekaligus dosen dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, Rizka Septiana, mengatakan, selama ini masyarakat belum diajarkan dengan benar bagaimana menggunakan medsos dengan baik dan benar.

"Kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan orang lebih banyak tinggal di rumah, membuat kita dipaksa menyesuaikan diri dengan perubahan saat ini. Salah satunya, dengan memperbanyak literasi digital,” kata Rizka Septiana dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Sabtu (11/7/2020).

Menurut Rizka, potensi munculnya dampak negatif medsos sangat besar. Pasalnya, medsos dapat menjangkau audiens yang jauh lebih luas. Jika informasi keliru tersebar, bisa bergulung-gulung bak bola liar atau viral. "Hal ini menjadi pekerjaan rumah kita semua. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, kita harus turut berkontribusi aktif," tegas Rizka.

Baca Juga: Digitalisasi Penyiaran Tunggu Revisi UU

Rizka menambahkan, di tengah proses penyusunan aturan mengenai penyiaran melalui medsos, masyarakat dapat melihat situasi tersebut dengan kacamata yang lebih positif. Salah satunya, menjadikan keluarga sebagai salah pintu masuk untuk edukasi yang bermanfaat.

"Literasi digital bisa dimulai dari lingkungan keluarga dan diri sendiri. Langkah ini, lebih produktif dan berguna dalam menyikapi kemajuan teknologi serta luasnya desakan untuk melakukan literasi digital,” tandas Rizka Septiana.

Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio, mengatakan, pihaknya terus mengupayakan agar regulasi penyiaran digital segera dibentuk.

"Bentuk-bentuk penyiaran digital saat ini semakin marak dilakukan melalui medsos. Sementara, aturan yang ada belum bisa dijadikan pengawal dalam menjaga agar konten-konten tersebut tidak mengganggu kepentingan publik,” kata Agung.

Baca Juga: Redam Hoax, Program Literasi Digital Diluncurkan

Menurut Agung, regulasi penyiaran digital sebaiknya hanya mengatur hal-hal yang bersifat makro. Adapun ketentuan lebih detil dan teknis pelaksanaan dapat dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah. "Hal itu bertujuan agar proses penyusunan regulasi penyiaran digital bisa lebih cepat rampung,” tegas Agung Suprio.



Sumber: BeritaSatu.com