Pembaruan Kebijakan Privasi Whatsapp, Ini Penjelasan Kominfo
INDEX

BISNIS-27 548.602 (-3.13)   |   COMPOSITE 6429.76 (-15.87)   |   DBX 1210.46 (11.26)   |   I-GRADE 190.638 (-1.65)   |   IDX30 545.485 (-2.49)   |   IDX80 146.318 (-0.39)   |   IDXBUMN20 442.834 (-4.13)   |   IDXESGL 150.48 (-0.37)   |   IDXG30 147.901 (0.18)   |   IDXHIDIV20 478.779 (-1.35)   |   IDXQ30 155.036 (-1.18)   |   IDXSMC-COM 294.681 (-0.93)   |   IDXSMC-LIQ 376.202 (-2.63)   |   IDXV30 149.629 (-0.27)   |   INFOBANK15 1097.88 (-13.34)   |   Investor33 466.613 (-2.11)   |   ISSI 189.631 (-0.56)   |   JII 670.82 (-2.11)   |   JII70 234.975 (-1.14)   |   KOMPAS100 1301.99 (-5.65)   |   LQ45 1014.85 (-3.65)   |   MBX 1779.94 (-7.55)   |   MNC36 344.694 (-1.75)   |   PEFINDO25 341.155 (-4.29)   |   SMInfra18 331.858 (0.18)   |   SRI-KEHATI 398.709 (-1.89)   |  

Pembaruan Kebijakan Privasi Whatsapp, Ini Penjelasan Kominfo

Senin, 11 Januari 2021 | 18:40 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kominfo memberikan perhatian yang serius atas tanggapan masyarakat terhadap perubahan kebijakan privasi WhatsApp tentang aturan dan tata kelola perlindungan data pribadi serta privasi pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya pelindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi informatika.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa Kementerian Kominfo telah melakukan pertemuan dengan perwakilan WhatsApp/Facebook Asia Pacific Region, Senin (11/1/2021). Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Kementerian Kominfo menekankan agar WhatsApp serta pihak-pihak terkait melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjawab perhatian publik dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia yang disampaikan secara lengkap, transparan, jelas, mudah dipahami dan dapat diakses oleh publik terkait pembaruan kebijakan privasi WhatsApp, khususnya terkait kekhawatiran masyarakat mengenai:
a. jenis-jenis data pribadi yang dikumpulkan dan diproses oleh WhatsApp serta dibagikan kepada pihak ketiga;
b. tujuan dan dasar kepentingan pemrosesan data pribadi;
c. jaminan akuntabilitas pihak yang menggunakan data data pribadi;
d. mekanisme yang tersedia bagi pengguna untuk melaksanakan hak-haknya, termasuk hak untuk menarik persetujuan serta hak-hak lain, yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e. hal-hal lain yang menjadi perhatian publik.

2. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang pelindungan data pribadi di Indonesia, antara lain:
a. melaksanakan pemrosesan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku;
b. menyediakan formulir persetujuan pemrosesan data pribadi dalam Bahasa Indonesia;
c. melakukan pendaftaran sistem elektronik;
d. menjamin pemenuhan hak-hak pemilik data pribadi; dan
e. kewajiban berdasarkan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kementerian Kominfo menekankan agar masyarakat untuk semakin berhati-hati dalam penggunaan beragam layanan yang tersedia secara daring (online) dengan selalu membaca kebijakan privasi serta dokumen syarat dan ketentuan sebelum menggunakan suatu layanan dan memberikan persetujuan penggunaan data pribadi.

Ada berbagai ragam platform media sosial yang tersedia, Kominfo meminta perhatian kepada masyarakat untuk semakin waspada dan bijak dalam menentukan pilihan media sosial yang mampu memberikan pelindungan data pribadi dan privasi secara optimal. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat terhindar dari dampak-dampak merugikan baik berupa penyalahgunaan atau penggunaan data pribadi yang tidak sesuai aturan (misuse or unlawful).

Kementerian Kominfo juga mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait berusaha untuk pada kesempatan pertama menyelesaikan pembahasan Rencana Undang-Undang agar dapat segera ditetapkan menjadi Undang Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Hal ini menimbang, salah satu prinsip utama pemrosesan data pribadi yang diatur dalam RUU PDP mewajibkan pemanfaatan data pribadi harus dilakukan dengan dasar hukum (legal basis) yang sah, diataranya adalah persetujuan (consent) dari pemilik data. Hal ini sejalan dengan regulasi Pelindungan Data Pribadi di berbagai negara, termasuk GDPR Uni Eropa.

Pembahasan RUU PDP kini sedang dilakukan antara Komisi I DPR dengan Panitia Kerja Pemerintah yang diharapkan dapat selesai di awal tahun ini. Kehadiran UU PDP menjadi sangat penting karena akan memperkuat payung hukum pelindungan data pribadi yang saat ini berlandaskan pada ruang lingkup yang diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

UU tersebut telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Sistem Elektronik, dan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Sistem Elektronik Ruang Lingkup Privat sebagai instrumen regulasi tata kelola informasi elektronik, data elektronik dan transaksi elektronik.

Melalui pengesahan UU PDP, Indonesia akan memiliki landasan hukum yang lebih kuat, detil, dan komprehensif dalam menjamin hak-hak konstitusional para pemilik data pribadi, dengan mengatur kewajiban pengendali data pribadi, serta ketentuan penegakan hukum pelindungan data pribadi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Khawatir dengan Kebijakan Privasi WhatsApp? Ini Cara Menghapus Akun Anda

Langkah yang harus dilakukan untuk menghapus akun WhatsApp.

DIGITAL | 11 Januari 2021

WhatsApp Perbarui Kebijakan Privasi, Haruskah Pengguna Khawatir?

Terkait pembaharuan kebijakan penggunaan privasi dan penggunaan, pengguna harus lebih mewaspadai perusahaan induk WhatsApp, Facebook.

DIGITAL | 11 Januari 2021

Bityard Jadi Pilihan Utama Pedagang Kripto

Bityard sebagai cryptocurrency derivatives exchange yang tersertifikasi, mampu melakukan deposit dan withdraw dengan lancar.

DIGITAL | 11 Januari 2021

Ciptakan Bibit Baru dalam Turnamen Game Online

Dengan turnamen online gratis ini, Poker Garuda berharap dapat menciptakan bibit-bibit baru.

DIGITAL | 11 Januari 2021

Polytron Lansir Dua Varian Active Speaker Terbaru

Speaker aktif ini dibekali dengan dual woofer berukuran 10 inci, sehingga mampu mengeluarkan suara dobel yang mantap dan menggelegar.

DIGITAL | 9 Januari 2021

Samsung Galaxy A02s, Ponsel Terjangkau yang Dapat Diandalkan

Samsung Galaxy A02s merupakan ponsel entry level yang cukup terjangkau dengan build yang cukup baik layar yang cukup luas untuk penggunaan sehari-hari.

DIGITAL | 9 Januari 2021

Galaxy A02s Bantu Bikin Resolusi Hidup Sehat 2021

Galaxy A02s membantu penggunanya untuk mencapai resolusi sehat pada tahun 2021 ini.

DIGITAL | 9 Januari 2021

Chubb Gandeng Selular Shop Sediakan Asuransi Ponsel Tanpa Biaya

Perangkat ponsel yang dibeli di Seluar Shop akan mendapatkan fasilitas tambahan gadget insurance selama 3 bulan tanpa biaya.

DIGITAL | 8 Januari 2021

Jaringan Rumah dan Cloud Rentan Serangan Siber di 2021

Trend Micro memprediksi sistem jarak jauh dan berbasis komputasi awan atau cloud menjadi sasaran empuk serangan siber di tahun 2021.

DIGITAL | 7 Januari 2021

Inilah Tiga Merek Ponsel Android yang Paling Sering Ditiru

Tercatat, ada beberapa jenis ponsel yang rentan untuk ditiru bentuk maupun teknologi yang dimilikinya.

DIGITAL | 6 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS