Menkominfo Apresiasi Upaya DPD Rumuskan E-Government
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Menkominfo Apresiasi Upaya DPD Rumuskan E-Government

Kamis, 2 Desember 2021 | 06:43 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah berupaya menghadirkan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. Salah satu langkah yang diambil dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan saat ini penyelenggaraan SPBE atau e-Government sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018, namun masih terkendala dengan penerapan yang belum terintegrasi. Oleh karena itu, Menkominfo mengapresiasi upaya Dewan Perwakilan Daerah merumuskan payung hukum dalam penerapan e-Government di Indonesia.

“Gagasan untuk meningkatkannya di level Undang-Undang sebagai payung hukum ketentuan e-Government, tentu disambut dengan baik. Rumusan payung hukum yang lebih afirmatif atau lebih tinggi akan menjadikan tata kelola e-Government lebih baik,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI mengenai RUU SPBE, yang berlangsung secara hibrida dari Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (1/12/2021).

Menurut Menteri Johnny, penerapan SPBE yang umumnya dikenal sebagai e-Government masih harus terus ditingkatkan. Terutama berkaitan dengan regulasi utama yang mengatur integrasi data untuk mengurangi risiko keamanan informasi.

“Bila mungkin itu dilakukan, melalui RUU SPBE itu sendiri. Karena belum adanya regulasi utama SPBE, sehingga berdampak diantaranya pada sistem informasi pemerintahan yang tidak atau belum terintegrasi, validitas data yang harus diperbaiki, hingga risiko keamanan informasi,” jelasnya.

Menkominfo menegaskan upaya memadukan layanan e-Government tidak hanya menjadi kewajiban instansi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan tata kelola e-Government yang lebih baik dan didasari pada payung regulasi yang lebih kuat.

“Dari segi anggaran pun setiap instansi negara dari waktu ke waktu perlu memperbaiki kualitas anggaran TIK dan meningkatkan utilisasi TIK itu sendiri,” ujarnya.

Menurut Menteri Johnny, saat ini di Indonesia hampir setiap instansi pemerintah memiliki server untuk menyimpan dan mengelola data. Bahkan menurutnya, setiap instansi juga meminta data dan melakukan tata kelola data masing-masing, meskipun data yang diambil dari pengguna layanan sejenis.

“Dari ribuan data ruang server yang ada di Indonesia terdapat sekitar 3% yang memenuhi standar global yang memanfaatkan cloud, termasuk secara khusus yang dikelola oleh Pemerintah. Banyak diantaranya masih independent server bahkan ethernet. Dari segi pelayanan bagi masyarakat, hal ini menjadi kurang efisien. Masyarakat diminta untuk berkali-kali menyerahkan data untuk kepentingan administrasi karena perbedaan dan belum terintegrasinya sistem electronic government,” paparnya.

Dari sekian banyak penyelenggaraan e-Government itu, Menkominfo menilai hal ini juga akan menjadi pemicu kendala dalam pelaksanaan SPBE yang dimiliki masing-masing instansi. “Banyak di Indonesia menjadi kendala. SPBE belum sepenuhnya memenuhi standar internasional. Ini mengakibatkan variasi atau perbedaan diantara database instansi pemerintah yang memuat data sejenis,” tandasnya.

Pusat Data Nasional
Menteri Johnny menjelaskan, saat ini kebijakan dan arah pemutakhiran SPBE yang terpadu dan terintegrasi secara nasional, diatur melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Dalam implementasinya, hal itu dilaksanakan oleh 7 kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian PAN RB, Kementerian PPN Bappenas, Kementerian Keuangan, BPPT, BSSN, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Kominfo sendiri, secara khusus mengambil tugas dan fungsinya sebagai Government Chief Technology Officer yang diatur di dalam Perpres SPBE. Kominfo mempunyai tugas dan fungsi pada pengembangan Pusat Data Nasional (Government Cloud),pelaksanaan interoperabilitas SPBE dan integrasi jaringan intranet pemerintah di bawah koordinasi Kementerian PAN RB. Ini semuanya tentu dalam rangka kemudahan pelayanan dan efisiensi,” paparnya.

Menkominfo menyatakan, saat ini Pemerintah belum mempunyai Pusat Data Nasional atau Government Cloud Permanent. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo berupaya melakukan konsolidasi agar bisa terbentuk pengelolaan yang terintegrasi.

“Yang ada adalah Government Cloud Temporarily yang dikelola dengan baik oleh Kominfo untuk melakukan konsolidasi lintas kementerian dan lembaga, maupun pemerintah daerah masing-masing, termasuk pada saat penanganan Covid-19 saat ini,” tandasnya.

Berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang SPBE yang tengah dibahas DPD RI, Menteri Johnny mengharapkan bisa mengakomodasi aspek yang telah ada di dalam Perpres SPBE.

“Diantaranya Tata Kelola SPBE, Management SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (karena akan berbasis atau bergantung pada TIK), Penyelenggara SPBE, Percepatan atau Akselerasi Penerapan SPBE dan Pemanfaatan, serta Evaluasi SPBE. Setidaknya ruang lingkup itu juga harus ada di dalam RUU,” ungkapnya.

Bahkan, Menkominfo juga mengharapkan agar RUU juga mencakup domain Arsitektur SPBE. Menurutnya hal itu diperlukan sebagai acuan bersama dalam menghubungkan layanan, aplikasi serta tata kelola Pusat Data Nasional.

“Secara teknis juga harus disiapkan pedoman dan kebijakan yang berkaitan dengan domain asitektur infrastruktur SPBE nasional. Domain Arsitektur SPBE ini meliputi Government Cloud atau Pusat Data Nasional, jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan pemerintah, arsitektur aplikasi SPBE nasional, serta ketentuan teknis dan tata kelola,” jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan saat ini Kementerian Kominfo berupaya menyusun pedoman atau kebijakan uji kelaikan setiap SPBE dan jaringan intra pemerintah. Menurutnya, Government Cloud atau Pusat Data Nasional berfungsi untuk melakukan konsolidasi data secara nasional untuk mewujudkan single source of truth sesuai Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

“Saat ini yang sudah dibicarakan di internal Pemerintah Pusat, di mana setiap pengadaan baru pusat data sektoral di tingkat kementerian dan lembaga selalu perlu mendapat rekomendasi dari Kementerian Kominfo,” jelasnya.

Bahkan, berbagai kebijakan tengah disiapkan Kementerian Kominfo berkaitan dengan tata kelola e-Government, mulai dari penyusunan arsitektur atau kerangka dasar SPBE, pembangunan nasional secara bertahap.

“Agar efisiensi dan tata kelola pusat data itu bisa dilakukan dengan baik dan supaya nanti pada saat migrasi data-data ke Pusat Data Pemerintah yang dikembangkan Kominfo menjadi lebih mudah,” harap Menkominfo.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

IESPA Persiapkan Diri Jadi Tuan Rumah IESF World Championship

"Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah pada IESF World Championship ke-14 di Bali. Kita harus siap," kata Ketua IESPA Ibnu Riza Pradipto.

DIGITAL | 23 Januari 2022

TCL Rilis TV QLED Terbaru dengan OS Google TV

TCL merilis Smart TV QLED terbaru yang dilengkapi sistem operasi Google TV berukuran 43 inch.

DIGITAL | 23 Januari 2022

Radix, Blockchain Platform yang Aman dari Peretasan

Radix adalah tempat di mana DeFi dapat berkembang sepuluh kali lebih produktif di mana pengembangnya dapat membangun aplikasinya sendiri tanpa takut akan eksploitasi maupun peretasan sistem

DIGITAL | 22 Januari 2022

Tiongkok Kembangkan Robot Bionik Terbesar di Dunia

Tiongkok mengembangkan robot bionik terbesar di dunia yang dapat digunakan untuk pengiriman dan pengintaian di medan yang sulit.

DIGITAL | 22 Januari 2022

Symphony Technology Group Luncurkan Trellix

Trellix berfokus pada percepatan inovasi teknologi melalui pembelajaran mesin dan otomatisasi.

DIGITAL | 22 Januari 2022

Diluncurkan, Ini Harga Samsung Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy Tab A8 dibanderol dengan harga Rp2.999.000 untuk versi Wi-Fi dan Rp4.499.000 untuk versi LTE.

DIGITAL | 21 Januari 2022

Teknologi Virtual Jawab Kebutuhan Pameran Pendidikan di Masa Pandemi

Pameran pendidikan Beve Hybrid Edition 2022 diselenggarakan dengan teknologi virtual yang dikembangkan secara mandiri.

DIGITAL | 21 Januari 2022

Logitech Perbarui Platfom Pengelolaan Sync

Sync mendukung perangkat kolaborasi pribadi sehingga mempermudah TI perusahaan mengelola ruang meeting dan workstation dari satu antarmuka berbasis cloud.

DIGITAL | 21 Januari 2022

Ilmuwan Telah Prediksi Kematian Matahari, Bagaimana Manusia pada Saat Itu?

Para ilmuwan sudah mencoba untuk menentukan dengan tepat kapan matahari akan berhenti bersinar atau berakhir

DIGITAL | 20 Januari 2022

5 Alasan Perusahaan Harus Adopsi Tren Utama Teknologi di 2022

Oracle Indonesia mengungkapkan lima alasan yang harus menjadi perhatian perusahaan dalam adopsi tren utama teknologi di 2022.

DIGITAL | 20 Januari 2022


TAG POPULER

# Gempa Sulut


# Air Tanah


# Pasien Omicron Meninggal


# OTT KPK


# Kripto



TERKINI
Laskar Ganjar-Puan Akan Bentuk DPD, DPC, PAC dan Ranting di 10 Provinsi

Laskar Ganjar-Puan Akan Bentuk DPD, DPC, PAC dan Ranting di 10 Provinsi

POLITIK | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings