Menyoal Paten Vaksin Covid-19
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Menyoal Paten Vaksin Covid-19

Opini: Dr Rio Christiawan
Dosen Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya

Rabu, 24 Juni 2020 | 08:00 WIB

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa pandemi virus corona (Covid-19) kini ada pada fase yang semakin berbahaya. Menurut WHO, penyebaran Covid-19 meningkat dengan cepat pada saat masyarakat mulai lelah dengan lockdown dan pembatasan sosial.

Kini dunia berada dalam puncak baru gelombang Covid-19. Seperti, misalnya, pada Jumat (19/6/2020) lalu, jumlah pertambahan kasus yang dilaporkan ke WHO adalah 150.000 kasus. Jumlah itu adalah angka pertambahan harian tertinggi sejak WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Pertambahan 150.000 kasus tersebut lebih dari separuhnya berasal dari Asia dan sisanya dari Amerika, Eropa, serta Australia.

Melihat fakta tersebut, dapat dikatakan peradaban manusia sangat bergantung pada vaksin Covid-19. Kini, beberapa negara mengadakan uji coba bakal vaksin Covid-19, bahkan beberapa perusahaan farmasi telah bersiap memproduksinya dan mengajukan paten untuk vaksin Covid-19 sebelum diedarkan ke masyarakat.

Kepentingan menyelamatkan sebanyak mungkin manusia ini tentu bertolak belakang dengan kepentingan mendaftarkan paten sebagai bagian dari perlindungan kekayaan intelektual. Jeff George (2012), menguraikan bahwa pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual, selain untuk melindungi hak moral juga untuk melindungi hak ekonomi dari penemu (inventor). Belakangan pendaftaran kekayaan intelektual lebih difokuskan pada perlindungan komersial dan hak ekonomi dari penemu. Hal ini bisa dipahami, mengingat lahirnya aturan kekayaan intelektual pada awalnya diinisasi oleh negara kapitalis.

Meskipun berfokus pada kepentingan komersial, tetapi dalam konvensi hak atas kekayaan intelektual tetap memberi ruang pada kepentingan kemanusiaan, terutama kepentingan yang mendesak, misalnya, adanya pandemi seperti saat ini. Dengan demikian, antara kepentingan pendaftaran paten dan kepentingan kemanusiaan dapat dilakukan secara bersamaan.

Mekanisme Government Use
Aspek hukum kekayaan intelektual tidak hanya mengenai pelindungan karya atau ciptaan, tetapi juga mengenai eksklusivitas dan hak ekonomi. Hal tersebut telah menimbulkan dilema di tengah pencarian obat dan vaksin virus corona sejak awal 2020. Upaya beberapa lembaga dan perusahaan farmasi mendaftarkan paten menuai pro dan kontra, karena dinilai mementingkan hak ekonomi ketimbang penyembuhan masyarakat di seluruh dunia.

Sebagian orang percaya bahwa vaksin Covid-19 tersebut harus tersedia bagi banyak orang, sehingga sifat eksklusif yang menjadi konsekuensi paten belum dibutuhkan. Obat tersebut harus dapat dijangkau siapa saja yang membutuhkannya. Sebaliknya, perlindungan paten obat atau vaksin virus Covid-19 juga dinilai sangat penting bagi perusahaan atau lembaga farmasi. Sebab, pengembangan dan uji cobanya telah menghabiskan investasi besar dan waktu yang lama dari para peneliti.

Mia Yusanti (2020) menjelaskan, paten vaksin Covid-19 bisa didaftarkan dan mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual tanpa mengorbankan kepentingan umum. Mengacu pada Pasal 31 Perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia, suatu negara bisa mengajukan lisensi wajib atau government use, khususnya dalam situasi darurat terkait dengan kesehatan. Dalam situasi pandemi Covid-19, dimungkinkan pelaksanaan paten tanpa izin dari pemilik paten.

Agar masyarakat bisa dengan segera mengakses vaksin virus Covid-19, pemerintah harus segera mengatur mekanisme lisensi wajib dan/atau pelaksanaan paten oleh pemerintah (government use) dengan alasan situasi darurat. Di Indonesia, mengacu pada UU 13/2016 tentang Paten bahwa lisensi wajib dan pelaksanaan paten dilakukan oleh pemerintah.

Dalam UU Paten dinyatakan, pemerintah dapat melaksanakan paten tanpa izin dari pemegang paten dalam situasi yang mendesak, di antaranya untuk memproduksi produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya mahal dan/atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Dengan demikian, penemu obat tetap akan mendapatkan hak ekonomi dan ciptaannya terlindungi.

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Syarat terlaksananya lisensi wajib adalah adanya kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi oleh WHO dan di lingkup nasional penetapan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, menjadi dasar yang cukup bagi pemerintah untuk melaksanakan paten tanpa persetujuan dari pemegang paten.

Jika melihat kondisi saat ini, yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara lain adalah memperkuat kerja sama internasional, khususnya akses terhadap vaksin Covid-19 sehingga dapat segera diproduksi secara massal di masing-masing negara.

Pasal 31 TRIPS menyatakan, “Where the law of a Member allows for other use of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected.” Hal ini menunjukkan bahwa dengan mekanisme government use produksi vaksin Covid-19 secara massal tidak perlu menunggu lisensi dari pemegang paten.

Sebagaimana ditulis oleh harian Straits Times dan South China Morning Post, saat ini Tiongkok tengah mengajukan paten atas vaksin dan metode obat virus corona. Jika mengacu Pasal 31 TRIPS, dengan mekanisme government use, maka pengobatan tersebut sudah harus dapat diakses oleh seluruh dunia tanpa menunggu terbitnya paten.

WHO harus menginisiasi agar vaksin maupun metode pengobatan yang telah ditemukan dapat diakses oleh seluruh dunia, meskipun belum terbit hak paten, maupun masih mungkin dilakukan penyempurnaan atas vaksin atau metode pengobatan tersebut.


BAGIKAN






TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS