Ormas Islam Minta Pemerintah Pro Aktif Hentikan Kekerasan di Rohingya

Ormas Islam Minta Pemerintah Pro Aktif Hentikan Kekerasan di Rohingya
Ilustrasi pengungsi Rohingya, Myanmar yang terdampar. ( Foto: AFP )
Bayu Marhaenjati / YUD Jumat, 3 Mei 2013 | 16:50 WIB

Jakarta - Ribuan massa Ormas Islam meminta pemerintah Myanmar segera menghentikan kekerasan di Rohingya. Mereka pun mendesak pemerintah Indonesia lebih pro aktif memberi tekanan politik kepada negara Myanmar, agar mau menghentikan dan menyelesaikan tindak kekerasan di sana.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal FUI, Muhammad Al Khathath, dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Besar Myanmar, Jalan H. Agus Salim, Jakarta Pusat, Jumat (3/5).

"Kami menuntut pemerintah Myanmar untuk menghentikan program pembersihan etnis muslim dan kekerasan di Arakan, Rohingya dan wilayah Myanmar lainnya," ujarnya.

Ia melanjutkan, ormas Islam Indonesia menuntut pemerintah Myanmar untuk mengembalikan hak-hak umat Islam Rohingya, baik itu tanah, rumah, uang, perhiasan, dan kepemilikan lainnya. Berikan hak kewarganegaraan buat umat Muslim di sana.

"Berikan hak pada kaum muslim di Rohingya untuk membentuk negara Islam, sebagai negara merdeka, bila pemerintah tidak sanggup mengurus dan menyejahterakan," ungkapnya.

Umat muslim Indonesia, juga mendesak pemerintah Indonesia lebih pro aktif memberi tekanan politik kepada pemerintah Myanmar agar segera menghentikan pembersihan etnis muslim Myanmar dan memberikan hak-hak mereka yang selama ini dirampas.

"Kami pun menuntut seluruh pimpinan organisasi politik dan massa umat Islam untuk merapatkan barisan dan berikan solidaritas untuk menyelamatkan umat muslim Rohingya dalam segala bentuk, baik doa maupun aksi solidaritas," tegasnya.

Menurutnya, sebelum ada kekerasan, umat muslim di Rohingya berjumlah 4 juta orang, namun sekarang tinggal 700 ribu. "Ini membuktikan adanya aksi pembantaian, pencabutan warga negara, sabotase, dan lainnya. Umat Islam harus bersatu, berjihad melawan tindakan itu. Mari kita berjihad," tandasnya.