Kapal "Freedom Flotilla" Sudah Masuk Wilayah Indonesia?

Kapal
Ilustrasi peta rute perjalanan kapal aktivis dari Australia ke Papua. ( Foto: Google map user )
Arsito Hidayatullah Rabu, 11 September 2013 | 18:07 WIB

Jakarta - Kantor berita ABC memberitakan bahwa hari ini, Rabu (11/9), kapal pembawa rombongan aktivis pendukung "Papua Merdeka" yang dinamai "Freedom Flotilla", diperkirakan sudah akan memasuki wilayah perairan Indonesia. Hal itu sebagaimana informasi yang didapat dari aktivis pengelola pelayaran tersebut.

Seperti diketahui, kelompok beranggotakan sekitar 20 orang tersebut, diketahui memulai perjalanan mereka dari Australia pada bulan lalu. Rombongan berisikan antara lain perwakilan dari suku Aborigin, unsur pengungsi Papua (Barat), kru film, serta aktivis lainnya.

Senin (9/9) lalu, kapal kelompok ini dikabarkan sudah meninggalkan wilayah Horn Island di Selat Torres.

Departemen Luar Negeri Australia sendiri, termasuk Menlu Bob Carr, sebelumnya sudah memperingatkan bahwa mereka tidak mendukung aksi tersebut, bahkan cenderung melarangnya. Pemerintah Australia juga dipastikan tidak akan memberi bantuan khusus, seandainya anggota rombongan tersebut ditangkap dan diproses hukum oleh aparat Indonesia.

Kepada Radio Australia, Lizzy Brown, salah seorang aktivis perancang kegiatan tersebut, melalui wawancaranya dari atas kapal, mengisyarakatkan bahwa mereka berniat menuntaskan agendanya hari ini. "Hari ini kami telah memikirkan baik-baik soal langkah yang kondusif di 11 September ini, serta segala sesuatu terkait anti-terorisme," ungkapnya.

Hanya saja, belum ada kabar pasti sejauh ini, apakah kapal tersebut berikut segenap penumpangnya yang berniat menyuarakan dukungan mereka atas "Papua Merdeka", benar-benar telah memasuki wilayah Indonesia. Yang jelas, berdasarkan info di akun Twitter @flotilla2wp, sekitar pukul 14.45 WIB lalu, mereka sudah berada perbatasan laut Australia dan Papua Nugini (PNG) yang berada sekitar 50 mil (80,5 km) dari perairan Indonesia.

Aparat keamanan Indonesia sendiri, sesuai sikap tegas dari pemerintah, sebelumnya sudah memastikan akan mengambil segala tindakan yang diperlukan demi menghadapi tindak pelayaran ilegal tersebut. Meskipun di satu kesempatan, pihak TNI AL yang diwakili Lantamal X Jayapura, menyatakan tak ada langkah pengamanan khusus yang disiapkan.

Sumber: ABC