PBB Kecam Vatikan Terkait Pelecehan Seksual terhadap Anak-anak

PBB Kecam Vatikan Terkait Pelecehan Seksual terhadap Anak-anak
Singgasana kepausan kosong di tengah ruang konser di Vatikan. Paus Fransiskus menolak hadir dalam konser musik klasik yang digelar Sabtu (22/6). ( Foto: EPA )
Liberty Jemadu Rabu, 5 Februari 2014 | 20:42 WIB

London - Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam Vatikan yang dituding secara sistematis mengadopsi kebijakan yang membiarkan para oknum pastor melakukan pelecehan seksual terhadap ribuan anak-anak di dunia.

Badan PBB yang bertugas memperjuangkan hak-hak anak (Committee on Rights of the Child atau CRC) mengatakan bahwa Vatikan harus "segera mendepak" para rohaniwan yang diketahui atau diduga melakukan pelecehan terhadap anak-anak.

Dalam laporannya, seperti yang dikutip BBC, Rabu (5/2), CRC mendesak agar Gereja Katolik harus membuka dokumen-dokumen tentang para pastor atau rohaniwan lain yang "mengakui kejahatan mereka" sehingga bisa dibawa ke hadapan hukum.

CRC, dalam laporannya, menunjukkan "keprihatinan mendalam atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota gereja Katolik yang beroperasi di bawah otoritas Tahta Suci, yang para pastornya terlibat dalam pelecehan seksual ribuan anak-anak di seluruh dunia."

Vatikan juga dikecam karena praktek licik, memindahkan para pelaku pelecehan seksual anak dari paroki ke paroki dalam satu negara, atau bahkan ke luar negeri, untuk melindungi para pelaku pelecehan tersebut.

Praktek itu dikhawatirkan justru mengancam anak-anak lain, yang berpotensi menjadi korban pelecehan baru dari para pelaku yang dilindungi.

Laporan itu merupakan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Vatikan bulan lalu. Dalam pemeriksaan itu Vatikan ditanyai alasan tidak mau membukan dokumen tentang pelecehan seksual dan apa yang sudah dilakukan untuk mencegah kejahatan yang sama terulang.

Pada Desember lalu Vatikan menolak permintaan PBB untuk memberikan data-data kasus pelecehan seksual. Vatikan beralasan akan memberikan data itu hanya jika diminta oleh negara lain, sebagai bagian dari proses hukum.

Sumber: BBC