Kemlu Akan Bentuk Badan Khusus Bantuan Internasional

Kemlu  Akan Bentuk Badan Khusus Bantuan Internasional
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. ( Foto: Antara / Puspa Perwitasari )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Rabu, 10 Januari 2018 | 17:06 WIB

Jakarta - Diplomasi perdamaian dan kemanusiaan Indonesia akan terus diintensifkan pada 2018. Untuk itu, Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri akan membangun satu badan khusus (single agency) yang bertanggung jawab atas pemberian bantuan internasional Indonesia.

Lewat single agency ini, bantuan Indonesia (Indonesian Aid) yang selama ini terpisah di sejumlah kementerian, akan dilakukan lewat satu pintu. Anggaran awal program bantuan sebesar Rp 1 triliun.

“Pembentukan single agency akan memperkokoh diplomasi Indonesia, termasuk diplomasi kemanusiaan,” kata Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, saat menyampaikan pidato dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) di Jakarta, Selasa (9/1).

PPTM adalah pidato tahunan menlu yang digelar setiap awal tahun untuk menyampaikan capaian sepanjang tahun sebelumnya, serta arahan dan kebijakan untuk tahun yang baru.

PPTM dihadiri para duta besar negara-negara sahabat, para perwakilan organisasi internasional, dan sejumlah pejabat Indonesia, antara lain mantan menlu yaitu Hassan Wirajuda dan Marty Natalegawa, serta mantan wakil menlu Dino Patti Djalal, dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais. Dalam acara ini juga diluncurkan situs Peduli WNI dan penyerahan penghargaan Adam Malik Award untuk media massa.

Retno menjelaskan badan khusus tersebut akan terdiri dari beberapa kementerian. Prioritas pencairan dana tergantung kondisi, misalnya bantuan untuk bencana dan krisis kemanusiaan, namun ada satu anggaran yang sifatnya tetap yaitu bantuan untuk Palestina.

“Intinya yang paling mendasar pesannya adalah uang ini akan dipakai untuk diplomasi luar negeri Indonesia,” ujar Retno.

Retno mengatakan Indonesia telah menuai sejumlah pencapaian dalam diplomasi perdamaian dan kemanusiaan sepanjang 2017. Ada dua isu yang menonjol tahun lalu yaitu perubahan status quo kota Yerusalem dan krisis kemanusiaan Rohingya.
Pada 2018, Retno menyatakan Indonesia akan berfokus kepada delapan langkah strategis politik luar negeri.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE