PascaBrexit, Perekonomian Inggris Akan Lebih Buruk
INDEX

BISNIS-27 532.645 (8.39)   |   COMPOSITE 6373.41 (16.42)   |   DBX 1200.38 (7.1)   |   I-GRADE 185.572 (0.47)   |   IDX30 530.591 (5.91)   |   IDX80 143.3 (0.91)   |   IDXBUMN20 436.746 (-1.39)   |   IDXESGL 146.832 (2.43)   |   IDXG30 145.313 (0.68)   |   IDXHIDIV20 465.476 (6.27)   |   IDXQ30 150.721 (1.92)   |   IDXSMC-COM 298.62 (-4.71)   |   IDXSMC-LIQ 374.87 (-7.37)   |   IDXV30 150.9 (-1.9)   |   INFOBANK15 1063.78 (12.11)   |   Investor33 452.728 (7.92)   |   ISSI 189.451 (-0.24)   |   JII 667.742 (1.11)   |   JII70 234.615 (-0.52)   |   KOMPAS100 1279.35 (7.74)   |   LQ45 988.752 (9.51)   |   MBX 1764.22 (3.66)   |   MNC36 335.71 (4.95)   |   PEFINDO25 340.233 (-1.68)   |   SMInfra18 325.434 (3.65)   |   SRI-KEHATI 386.573 (6.93)   |  

PascaBrexit, Perekonomian Inggris Akan Lebih Buruk

Selasa, 30 Januari 2018 | 17:36 WIB
Oleh : Unggul Wirawan / WIR

London - Kondisi perekonomian Inggris diperkirakan akan menjadi lebih buruk setelah resmi meninggalkan Uni Eropa (UE). Perekonomian Inggris tidak lagi seperti dulu, meskipun ada kesepakatan perdagangan lanjut dengan UE.

Hal itu terungkap dari laporan yang bocor mengenai prediksi mendatang terhadap perekonomian Inggris yang akan disampaikan pada pemerintah. Pada Senin (29/1), situs berita BuzzFeed yang mengutip laporan itu melaporkan jika Inggris mencapai kesepakatan perdagangan bebas dengan UE, pertumbuhan akan menjadi 5% lebih rendah dari perkiraan saat ini selama 15 tahun.

Dokumen tersebut dimaksudkan untuk diperlihatkan secara rahasia kepada menteri kabinet minggu ini. Namun analisis ekonomi itu dibocorkan dalam perkembangan yang memalukan bagi Perdana Menteri Theresa May dan Sekretaris Brexit David Davis.

Dokumen yang tertanda Januari 2018 itu, menyebutkan jika tidak ada kesepakatan dan Inggris menggunakan persyaratan Organisasi Perdagangan Dunia, pertumbuhan akan turun hingga 8%. Jika Inggris tetap berada di pasar tunggal UE namun sebagai anggota non-blok, penurunannya hanya menjadi 2%.

Pemerintah mempertahankan argumen bahwa Inggris akan dapat melakukan kesepakatan perdagangan baru di seluruh dunia. Kebijakan Brexit diklaim akan dapat mengganti setiap dampak penurunan ekonomi dengan UE.

Tidak Cukup

Analisis yang bocor itu menyatakan pula kesepakatan perdagangan baru dengan Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Tiongkok, India dan negara-negara lain akan mendorong pertumbuhan. Namun kesepakatan tersebut tidak cukup untuk mengimbangi pendapatan yang hilang dari UE, yang saat ini merupakan mitra dagang terbesar Inggris.

Pada Senin (29/1), pemerintah Inggris tidak menentang keaslian dokumen tersebut, Namun pemerintah tidak akan berkomentar mengenai analisis internal Brexit.

Laporan tersebut merupakan yang terbaru dalam serangkaian prediksi para ekonom bahwa meninggalkan UE akan membahayakan ekonomi Inggris. Sebaliknya, pendukung Brexit menunjukkan bahwa banyak prakiraan semacam itu sejauh ini belum pernah terjadi.

Dokumen tersebut kemungkinan akan terus mengobarkan permusuhan di pemerintahan Konservatif Inggris, antara mereka yang mendukung putus total dengan UE dan mereka yang ingin menjaga ekonomi Inggris tetap sejajar dengan Uni Eropa mungkin setelah Brexit pada Maret 2019.
Laporan tersebut mendorong Chris Leslie, anggota parlemen Partai Buruh dan pendukung kelompok Open Britain yang berkampanye menentang keras Brexit, untuk meminta pembebasan dokumen publik tersebut.

"Tidak mengherankan jika pemerintah berulang kali menolak untuk mempublikasikan analisis Brexit yang serius. Penilaian dampak mereka sendiri menggarisbawahi apa yang telah lama terlihat jelas, bahwa rencana sembrono mereka untuk keluar dari pasar tunggal dan serikat bea cukai akan membuat kita semua, jauh lebih buruk,” kecamnya.



Sumber: Suara Pembaruan

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Donald Trump Ancam Habisi Taliban

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, bersumpah akan melakukan langkah apapun untuk mengalahkan atau menghabisi kelompok militan Taliban di Afghanistan.

DUNIA | 30 Januari 2018

Lawatan Presiden Jokowi ke Afghanistan Lancar

Lawatan Presiden RI Joko Widodo ke Afghanistan, Senin (29/1), berjalan lancar dan aman di tengah situasi siaga tinggi keamanan akibat serangkaian serangan bom di Kabul.

DUNIA | 30 Januari 2018

Jokowi Terima Penghargaan dari Presiden Afghanistan

Penyematan medali ini merupakan penghormatan kepada Presiden Jokowi atas keteguhan dan keberanian dalam memajukan hubungan bilateral Indonesia-Afghanistan.

DUNIA | 30 Januari 2018

Tiba di Afghanistan, Jokowi Dikawal Ekstra Ketat

Kondisi Afghanistan saat Jokowi tiba sangat mencekam akibat serangan bom yang menewaskan 103 orang.

DUNIA | 29 Januari 2018

Presiden Mendarat di Kabul

Kunjungan Kenegaraan Presiden Jokowi ke Afghanistan adalah yang kedua bagi Presiden Republik Indonesia, setelah kunjungan Presiden Sukarno, pada tahun 1961.

DUNIA | 29 Januari 2018

Amerika Serikat Diserang Epidemi Flu, 37 Anak Meninggal

CDC memperkirakan jumlah korban jiwa secara total, termasuk anak-anak dan orang dewasa, dapat mencapai 50.000 orang

DUNIA | 29 Januari 2018

Kunjungi Kabul, Jokowi Ingin Tunjukkan Perlawanan terhadap Teror

Kunjungan ke Kabul adalah langkah yang superberani, karena negara negara besar lain di dunia justru mengeluarkan travel warning ke Afghanistan

DUNIA | 29 Januari 2018

Indonesia-Bangladesh Perkokoh Kerja Sama Ekonomi

Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat Bangladesh sepakat memperkokoh kerja sama di bidang ekonomi serta menciptakan peluang kerja sama baru lainnya.

DUNIA | 28 Januari 2018

Presiden Kunjungi Kediaman Sheikh Mujibur Rahman

Presiden mengunjungi kediaman pemimpin Bangladesh pertama Sheikh Mujibur Rahman yang kini berfungsi sebagai Bangabhandu Memorial Museum di Dhaka, Bangladesh.

DUNIA | 28 Januari 2018

Pendiri IKEA Meninggal Dunia

Ingvar Kamprad meninggal dunia dalam usia 91 tahun.

DUNIA | 28 Januari 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS