AJI Mengutuk Penangkapan Jurnalis Filipina Maria Ressa

AJI Mengutuk Penangkapan Jurnalis Filipina Maria Ressa
Maria Ressa ( Foto: Al Jazeera )
Dwi Argo Santosa / DAS Kamis, 14 Februari 2019 | 15:59 WIB

Jakarta,Beritasatu.com- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengutuk penangkapan jurnalis Filipina yang juga CEO Rappler, Maria Ressa. Penahanan terhadap Maria dinilai sebagai upaya untuk membungkam jurnalis dan media yang melancarkan kritik terhadap pemerintah.

AJI juga menyampaikan solidaritas dan dukungan kepada Maria Ressa, Rappler, dan rekan-rekan jurnalis yang tergabung dalam organisasi jurnalis the National Union of of the Philippines (NUJP). AJI mendesak pemerintah Filipina untuk menghormati demokrasi dan melindungi kebebasan pers dengan cara menghentikan intimidasi serta tuntutan hukum terhadap Maria Ressa

Sikap ini disampaikan Sekjen AJI, Revolusi Riza, melalui rilis yang diterima Beritasatu.com, Kamis (14/2)

Maria Ressa ditangkap pada Rabu (13/2) di kantor Rappler di Pasig City, Filipina atas tuduhan kasus kejahatan siber. Setidaknya 4 petugas dan pengacara dari Biro Investigasi Nasional Filipina (National Bureau of Investigation/NBI) datang ke kantor Rappler dan membawa surat penangkapan yang telah ditandatangani oleh Hakim Rainelda H Estacio-Montesa dari Pengadilan Manila. Surat bertanggal 12 Februari 2019 itu diserahkan menjelang pukul 5 sore. Hal ini mempersulit pembayaran jaminan karena pengadilan hanya beroperasi hingga pukul 5 petang.

Maria dijerat dengan UU Kejahatan Siber karena artikel yang dipublikasikan Rappler pada 29 Mei 2012. Laporan berjudul CJ Using SUVs of Controversial Businessman (Hakim Agung menggunakan kendaraan SUV milik pengusaha kontroversial) ditayangkan di situs Rappler sebelum Filipina mengesahkan UU Kejahatan Siber.

Dalam artikel disebutkan bahwa bekas Hakim Agung Renato Corona menggunakan kendaraan yang terdaftar atas nama pengusaha Wilfredo Keng yang diduga terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan manusia. Dalam laporan tersebut Rappler telah memenuhi unsur keberimbangan dengan mewawancarai Keng dan memuat kutipannya.

Tak puas dengan artikel itu, Keng melayangkan gugatan pada 2017 atau 5 tahun setelah Rappler mempublikasikan artikel tersebut. Rappler memandang pelaporan kasus ini tidak berdasar dan mengada-ada. Bahkan Kepala Unit Kejahatan Siber NBI Manuel Eduarte juga sempat menghentikan investigasi pada Februari 2018 karena tidak menemukan dasar yang kuat untuk meneruskan tuntutan. Namun, delapan hari kemudian, NBI kembali membuka kasus ini dan menyerahkan berkas ke Kementerian Kehakiman. Bermodalkan teori bahwa Rappler terus menerus menayangkan artikel tersebut, NBI berubah pikiran dan memandang kasus ini masih layak untuk dilanjutkan.

Tuntutan hukum ini bukan serangan yang pertama untuk Rappler sejak Presiden Filipina Rodrigo Duterte berkuasa. Pada 3 Desember 2018, surat penangkapan untuk Maria juga pernah dikeluarkan atas lima kasus penggelapan pajak. Sebelumnya, pada 20 Februari 2018, jurnalis Rappler Pia Randa juga dilarang untuk meliput di Istana Kepresidenan Filipina.

Semua serangan ini tidak menghentikan Maria dan Rappler dalam menjalankan tugas mereka sebagai jurnalis dan media.

Sesaat setelah ditangkap Maria menyatakan bahwa pihaknya tidak akan terintimidasi. Beragam kasus hukum, propaganda hitam, dan kebohongan yang disebarkan tidak akan berhasil menghentikan jurnalis Filipina yang terus berjuang. Akrobat hukum ini, kata Maria, menunjukkan seberapa besar upaya pemerintah untuk membungkam jurnalis, termasuk upaya mereka untuk memaksanya menghabiskan hari-hari di penjara.