Lembaga Pemantau: Pemilu Thailand Sarat Penyimpangan

Lembaga Pemantau: Pemilu Thailand Sarat Penyimpangan
Sekretaris Jenderal Partai Pheu Thai, Phumtam Wechayachai, berbicara dalam konferensi pers tentang hasil pemilihan umum Thailand, di Bangkok, Selasa (26/3/2013). (Foto: Istimewa)
Natasia Christy Wahyuni / JAI Rabu, 27 Maret 2019 | 13:51 WIB

Bangkok, Beritasatu.com -Sejumlah lembaga pemantau menyatakan pemilihan umum (pemilu) Thailand yang berlangsung Minggu (24/3/2019), sarat penyimpangan dan condong menguntungkan partai pro-militer, Phalang Pracharat. 

Beberapa penyimpangan yang ditemukan antara lain, jutaan surat suara yang tidak valid, kesalahan pemungutan suara, kecerobohan oleh otoritas pemilu yang secara masif mengubah angka awal perhitungan suara. Selain itu, terjadi diskualifikasi kandidat terkait perselisihan jumlah suara.

Organisasi pengawas pemilu, Jaringan Asia untuk Pemilu Bebas (ANFREL) yang berbasis di Bangkok, menyatakan pemilu Thailand sangat condong kepada partai yang dekat dengan pemerintahan militer saat ini. Proses perhitungan suara juga dinilai yang berantakan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan.

“Banyak orang masih mengungkapkan ketidakpercayaan atas proses pemilihan, dan banyak temuan yang menunjukkan bahwa ada penyimpangan yang dilakukan untuk menguntungkan partai pro-militer,” kata salah satu pengurus ANFREL, Amael Vier.

Senada dengan itu, pengawas pemilu non-pemerintah Forum Terbuka untuk Yayasan Demokrasi (P-Net) menyatakan pemilu Thailand tidak bebas dan adil.

P-Net mengungkapkan kegagalan Komisi Pemilu Thailand termasuk ketidaksiapan pelaksanaan pemilu di luar negeri. Anggota komisi juga dinilai tidak berpengalaman karena diangkat hanya enam sampai tujuh bulan sebelum pemilihan dan tidak ada pengawas sukarela untuk mengawasi kemungkinan kecurangan di tempat-tempat pemungutan suara.

“Komisi pemilu tidak kompeten untuk menyelenggarakan pemilu secara efisien,” sebut pernyataan P-Net.

Dugaan penyimpangan juga disampaikan partai yang dekat dengan mantan Perdana Menteri (PM) Thailand, Thaksin Shinawatra, Pheu Thai, yang kemudian menyerukan pembentukan koalisi partai-partai oposisi pro-demokrasi untuk mencegah Phalang Pracharat membentuk pemerintahan yang akan kembali meloloskan Prayuth Can-O-Cha menjadi PM.

Pada Selasa (26/3/2019), Amerika Serikat (AS) mendesak transparansi atas dugaan penyimpangan dalam pemilu Thailand. AS menyatakan tidak mendukung partai apa pun, tapi ingin bekerja sama dengan pemerintah terpilih mana pun setelah pemilu hari Minggu lalu.

“Pemungutan suara bersamaan dengan, kami perhatikan, liputan media yang kuat atas prosesnya dan debat terbuka, semua itu tanda-tanda positif untuk kembalinya pemerintahan demokratis yang mencerminkan kehendak rakyat,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Robert Palladino.



Sumber: Suara Pembaruan