Berlakukan Hukum Syariat untuk LGBT

Sekjen PBB Sebut Brunei Langgar HAM

Sekjen PBB Sebut Brunei Langgar HAM
Antonio Guterres resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang baru hingga Desember 2021 ( Foto: United Nations )
Jeany Aipassa / JAI Kamis, 4 April 2019 | 15:17 WIB

Brussels, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyebut Brunei Darussalam melanggar hak asasi manusia (HAM) dengan menerapkan hukum syariat Islam yang mendiskreditkan kaum LGBT (Lesbian, Guy, Biseksual dan Transgender).

“Undang-undang yang disetujui jelas melanggar HAM. Selama orang-orang menghadapi kriminalisasi dan kekerasan berdasarkan orientasi seksual, identitas gender atau karakteristik seks mereka, maka itu adalah pelanggaran (HAM) dan kita harus melipatgandakan upaya untuk mengakhirinya,” kata Antonio Gutteres, dalam pernyataan, Rabu (3/4/2019).

Brunei yang merupakan bekas jajahan Inggris berpenduduk mayoritas Muslim dengan populasi sekitar 400.000, telah menerapkan hukum syariah Islam yang menghukum pelaku sodomi, perzinahan dan pemerkosaan dengan hukuman cambuk, rajam (dilempari batu) hingga hukuman mati, mulai 3 April 2019.

Dengan diberlakukannya hukum tersebut, maka setiap pelaku kejahatan perzinahan, pemerkosaan, bahkan kaum LGBT yang dianggap melanggar syariat Islam, dapat dijatuhi hukuman cambuk, rajam, hingga hukuman mati.

Meskipun mendapat banyak kecaman, Brunei telah mempertahankan haknya untuk mengimplementasikan undang-undang, yang unsur-unsurnya pertama kali diadopsi pada 2014 dan telah diluncurkan secara bertahap sejak saat itu.

Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah, mengatakan bahwa pemerintah harus menegakkan syariat Islam untuk mendidik dan melindungi hak-hak seluruh warga negara dari ancaman perzinahan, perkosaan, hingga perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam.

"Undang-undang (Syariah), selain mengkriminalkan dan menghalangi tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, juga bertujuan untuk mendidik, menghormati, dan melindungi hak-hak yang sah dari semua individu, masyarakat atau kebangsaan dari setiap agama dan ras," kata Sultan Hassanal Bolkiah, melalui pernyataan yang dirilis, Rabu (3/4/2019).



Sumber: Suara Pembaruan/Reuters