Terapkan Hukum Syariat Terhadap LGBT

Selebriti AS Serukan Boikot Hotel Milik Brunei

Selebriti AS Serukan Boikot Hotel Milik Brunei
Aktor Hollywood, George Clooney (kiri), Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah (tengah), dan musisi Inggris, Elton John (kanan). George Cloonery dan sejumlah selebriti melakukan aksi boikot terhadap hotel-hotel mewah milik Kerajaan Brunei sebagai bentuk protes terhadap Undang-Undang anti LGBT yang diterapkan negara itu. ( Foto: AFP )
Jeany Aipassa / JAI Kamis, 4 April 2019 | 16:59 WIB

New York, Beritasatu.com - Sejumlah selebriti Amerika Serikat (AS) menyerukan aksi boikot terhadap hotel-hotel mewah milik The Brunei Investment Company, sebagai bentuk protes atas undang-undang yang dinilai mendiskreditkan atau anti-LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender).

Pada Rabu (3/4/2019), Brunei yang merupakan bekas jajahan Inggris berpenduduk mayoritas Muslim dengan populasi sekitar 400.000, telah menerapkan hukum syariat Islam yang menghukum pelaku sodomi, perzinahan dan pemerkosaan dengan hukuman rajam (dilempari batu) hingga hukuman mati.

Seruan untuk memboikot hotel-hotel mewah milik Kerajaan Brunei Darussalam tersebut, pertama kali diusung oleh aktor Hollywood, Georhe Clooney, yang juga dikenal sebagai aktivis HAM.

Seruan itu, mendapat respon dari sejumlah selebriti lainnya, antara lain musisi Elton John asal Inggris, dan pembawa acara terkenal Ellen DeGeneres yang telah menyatakan diri mereka sebagai homoseksual dan lesbian.

Kerajaan Brunei Darussalam melalui The Brunei Investment Company, memiliki jaringan bisnis hotel mewah di berbagai belahan dunia, seperti Beverly Hills Hotel di AS, Dorchester di Inggris, dan Plaza Athenee di Paris.

AS telah mengkritik keputusan Brunei dalam memberlakukan undang-undang baru tersebut dan mendesak aagar dilakukan ratifikasi dengan mengimplementasikan konvensi PBB yang menentang penyiksaan terhadap pelaku kejahatan.

Kritikan juga disampaikan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, yang menyebut Brunei Darussalam melanggar hak asasimanusia (HAM) dengan menerapkan hukum syariat Islam untuk merajam bahkan menghukum mati pelaku perzinahan dan LGBT.

“Undang-undang yang disetujui jelas melanggar HAM. Selama orang-orang menghadapi kriminalisasi dan kekerasan berdasarkan orientasi seksual, identitas gender atau karakteristik seks mereka, maka itu adalah pelanggaran (HAM) dan kita harus melipatgandakan upaya untuk mengakhirinya,” kata Gutteres.

Meskipun mendapat banyak kecaman, Brunei telah mempertahankan haknya untuk mengimplementasikan undang-undang, yang unsur-unsurnya pertama kali diadopsi pada tahun 2014 dan yang telah diluncurkan secara bertahap sejak saat itu.

Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah, mengatakan bahwa pemerintah harus menegakkan syariat Islam untuk melindungi sekaligus untuk mendidik dan melindungi hak-hak seluruh warga negara dari ancaman perzinahan, perkosaan, hingga perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam.

"Undang-undang (Syariah), selain mengkriminalkan dan menghalangi tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, juga bertujuan untuk mendidik, menghormati, dan melindungi hak-hak yang sah dari semua individu, masyarakat atau kebangsaan dari setiap agama dan ras," kata Sultan Bolkiah, melalui pernyataan yang dirilis, Rabu (3/4/2019).



Sumber: Suara Pembaruan/The Telegraph