Australia Bisa Penjarakan Eksekutif Media Sosial atas Video Kekerasan

Australia Bisa Penjarakan Eksekutif Media Sosial atas Video Kekerasan
CEO Facebook Mark Zuckerberg ( Foto: AFP / JOSH EDELSON )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Jumat, 5 April 2019 | 12:29 WIB

Canberra, Beritasatu.com- Parlemen Australia menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang dapat memenjarakan para eksekutif media sosial atas konten video kekerasan seperti penembakan di masjid Selandia Baru. Di pihak lain, para pengkritik menilai beberapa UU paling ketat tetang komunikasi daring (online) bisa memiliki konsekuensi tidak terduga, termasuk sensor media dan berkuranganya investasi di Australia.

Pemerintah konservatif Australia mengajukan RUU itu sebagai tanggapan atas serangan di Christchurch tanggal 15 Maret 2019 yang dilakukan oleh seorang warganya yang memiliki pandangan supremasi kulit putih. Video siaran langsung serangan dua masjid di Christchurch ditayangkan di Facebook dan disebar ke sejumlah platform media sosial lainnya.

Pemerintah Australia mempercepat penyelesaian RUU itu dalam dua hari kerja parlemen sebelum pemilu yang dijadwalkan Mei mendatang. Parlemen melewati prosedur biasa untuk menyerahkan kepada komite yang meneliti kontennya terlebih dulu.

“Bersama-sama kita harus bertindak untuk memastikan para pelaku dan kaki tangan mereka tidak dapat memanfaatkan platform daring untuk tujuan penyebaran propaganda kekerasan dan ekstrim mereka. Platform (media sosial) seharusnya tidak menjadi senjata kejahatan,” kata Jaksa Agung Christian Porter kepada parlemen saat pengajuan RUU.

Juru bicara oposisi dari pihak jaksa agung, Mark Dreyfus, menyatakan komitmen Partai Buruh sayap kiri-tengah untuk mendukung RUU itu, meskipun tetap waspada. Jika Buruh memenangkan pemilu, UU itu akan ditinjau oleh komite parlemen.

Dalam RUU itu, media sosial disebut melakukan kejahatan jika tidak menghapus “materi kekerasan yang menjijikan” secara cepat. Kejahatan seperti itu akan dihukum tiga tahun penjara dan denda 10,5 juta dolar Australia (Rp 105,8 miliar) atau 10% dari omset tahunan perusahaan, tergantung yang lebih besar.

Materi kekerasan yang menjijikan didefinisikan sebagai tindakan terorisme, pembunuhan, percobaan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan penculikan. Materi-materi tersebut direkam oleh pelaku dan kaki tangannya agar hukum bisa diterapkan.

Semua platform media sosial mana pun di seluruh dunia bisa dikenakan denda sampai 840.000 dolar Australia (Rp 8,4 juta) jika gagal memberi peringatan kepada Kepolisian Federal Australia bahwa layanan mereka menampilkan “tindakan keji yang menjijikan” di Australia.



Sumber: Suara Pembaruan