PM Inggris Gagal Capai Kesepakatan dengan Partai Buruh

PM Inggris Gagal Capai Kesepakatan dengan Partai Buruh
Demonstran penentang Brexit mengadakan aksi unjuk rasa menuntut referendum kedua Brexit, di London, Minggu (24/3/2019). ( Foto: Istimewa )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Sabtu, 6 April 2019 | 18:56 WIB

London, Beritasatu.com- Upaya Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May untuk memecahkan kebuntuan Brexit lewat pembahasan dengan oposisi Partai Buruh, terhenti tanpa kesepakatan.

Anggota parlemen Partai Buruh yang disebut sebagai menteri bayangan Brexit, Keir Starmer, mengatakan pemerintah tidak mengusulkan atau menyetujui perubahan apa pun dari rencana sebelumnya.

Keir menilai pendekatan pemerintah “mengecewakan, serta tidak mempertimbangkan perubahan atas kata-kata dalam deklarasi politik Brexit.

“Kami menginginkan pembicaraan berlanjut dan kami telah mengajukan (usulan) dalam jangka waktu itu kepada pemerintahan. Kita butuh perubahan jika ingin mencapai kompromi,” ujar Keir, Jumat (5/4).

Situasi ini semakin mempersulit posisi May yang harus menghadapi pertemuan darurat para pemimpin Uni Eropa (UE) pada Rabu (10/4). May sangat membutuhkan strategi perpisahan yang layak dari UE dalam rangka membujuk 27 pemimpin UE untuk memberikan penundaan.

Setiap perpanjangan tenggat waktu Brexit membutuhkan suara bulat dari seluruh negara UE. Semua pihak lelah dengan keragu-raguan Inggris dan bisa saja mengajukan persyaratan.

“Jika kami tidak dapat memahami alasan mengapa Inggris meminta perpanjangan, kami tidak bisa memberikan jawaban positif,” kata Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire.

Senada dengan itu, Menteri Kehakiman Jerman Katarina Barley lewat pesan di Twitter menyatakan, “Permainan waktu ini harus diakhiri.”

Perpecahan mendalam di dalam Partai Konservatif dari PM May dan pemerintahan, dengan Partai Buruh, telah membawa kepada voting maraton di parlemen yang semua pilihannya telah digagalkan.

Pada Rabu (3/4), May mengambil langkah tidak terpikirkan dengan meminta Partai Buruh untuk berunding dengannya untuk kesepakatan yang bisa disetujui kedua belah pihak. Sebagian anggota Partai Buruh menuduh langkah May sebagai upaya untuk membagi tanggung jawab atas kegagalannya.



Sumber: Suara Pembaruan