Konflik Senjata Libia, 47 Orang Tewas di RS Tripoli

Konflik Senjata Libia, 47 Orang Tewas di RS Tripoli
Pasukan yang setia kepada pemerintah Libia yang didukung PBB tiba di Tajura, pinggiran kota Tripoli. ( Foto: AFP/Getty Images / Mahmud Turkia )
Unggul Wirawan / WIR Rabu, 10 April 2019 | 18:08 WIB

Tripoli/Jenewa, Beritasatu.com- Fasilitas kesehatan di dekat Tripoli, Libia melaporkan 47 orang tewas dan 181 orang lainnya cedera dalam beberapa hari terakhir. Konflik senjata terjadi saat pasukan di wilayah timur berupaya mengambil ibu kota Libia dari pemerintah yang diakui secara internasional.

Pada Selasa (9/4), WHO, Badan kesehatan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan konflik baru di negara terpecah sejak penggulingan Muammar Khaddafi tahun 2011. Konflik juga memicu risiko menipisnya pasokan medis.

“Jumlah korban tewas lebih tinggi dari yang diberikan oleh kedua belah pihak - tampaknya sebagian besar adalah pejuang, meskipun itu juga termasuk beberapa warga sipil termasuk dua dokter,” ujar juru bicara WHO Tarik Jasarevic saat konferensi pers di Jenewa.

PBB telah mengevakuasi 150 pengungsi dari pusat penahanan di Tripoli, ketika bentrokan sengit untuk menguasai ibu kota Libia. Pertempuran juga menyebabkan ditundanya konferensi perdamaian yang direncanakan padapekan depan.

Pasukan Nasional Libia (LNA) timur pimpinan Khalifa Haftar - seorang mantan jenderal di pasukan Khaddafi - merebut sebagian besar gurun selatan Libia awal tahun ini. Pasukan Haftar sudah menuju ke ibu kota pantai bulan ini, tempat mereka berlindung di sisi selatan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Uni Eropa dan blok G7 semuanya telah meminta gencatan senjata dan kembali ke rencana perdamaian AS, tetapi Haftar sejauh ini tidak mengindahkan mereka.

Banyak Pengungsi

Satu pesawat perang meninggalkan satu-satunya bandara Tripoli yang berfungsi pada Senin. Jumlah pengungsi sudah mencapai 3.400 orang pada hitungan terakhir di AS, jauh meningkat di samping korban tewas.

Konflik mengancam akan mengganggu pasokan minyak, meningkatkan migrasi ke Eropa dan mengacaukan harapan pemilu yang diharapkan bisa mengakhiri persaingan antara administrasi paralel di timur dan barat.

Pejabat AS mengatakan mereka khawatir bahwa warga sipil dapat digunakan sebagai perisai manusia atau direkrut secara paksa untuk berperang.

“Rakyat Libia telah lama terperangkap di antara banyak pihak yang bertikai, dengan beberapa yang paling rentan menderita beberapa pelanggaran berat hak asasi mereka. Saya mengimbau semua pihak untuk bersatu untuk menghindari kekerasan yang tidak masuk akal dan pertumpahan darah.,” kata Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet.



Sumber: Suara Pembaruan