Brexit Tertunda Lagi, PM May Makin Terjepit

Brexit Tertunda Lagi, PM May Makin Terjepit
Perdana Menteri Inggris Theresa May berbicara dalam pertemuan Dewan Eropa membahas Brexit di gedung parlemen Eropa, Brussels, 10 April 2019. ( Foto: AFP )
Heru Andriyanto / HA Kamis, 11 April 2019 | 21:41 WIB

Brussels, Beritasatu.com - Setelah hampir tiga tahun memulai tekad untuk lepas dari Uni Eropa, justru Inggris yang akhirnya harus datang ke Brussels, Rabu (10/4/2019) malam, pasrah menunggu nasibnya diputuskan.

Perdana Menteri Inggris Theresa May diminta keluar ruangan, setelah itu selama sekitar lima jam para mitranya di Eropa membahas permintaan penundaan darinya.

Akhirnya diputuskan tenggat waktu keluarnya Inggris dari UE, atau Brexit, pada 31 Oktober 2019, lebih panjang dari permintaan May sendiri yaitu 30 Juni.

Masa enam bulan itu untuk memberi waktu bagi Inggris membuat kesepakatan dengan UE, sehingga menghindari terjadinya Brexit yang tanpa kesepakatan apa pun. Sebelumnya, kesepakatan yang diajukan May dan disetujui UE justru ditolak parlemennya sendiri, sampai tiga kali!

“Cemoohan Rabu malam -- ketika 27 negara lainnya memutuskan nasib kita … di mana keputusan tentang Inggris dibuat tanpa kehadiran kita -- mengungkap semua kebohongan para Brexiter dan kemustahilan untuk meraih posisi yang kuat dan stabil di luar UE,” kata penulis senior The Guardian, John Grace, di kolom opini.

“Sejarah akan mencatat bahwa rakyat Inggris tidak menghargai kekuatan mereka sendiri di Eropa, sampai mereka kehilangan itu. Theresa May juga kembali dipermalukan, tetapi itu tidak akan berpengaruh karena tampaknya dia tidak merasa malu.”

Dalam pertemuan di Brussels itu, Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengirim pesan ke para rekannya di Inggris: “tolong jangan buang waktu lagi kali ini.”

May, yang menginginkan tenggat lebih dini yaitu 30 Juni, mengatakan Inggris atau lebih tepatnya United Kingdom masih bertekad untuk keluar dari UE secepat mungkin.

Tenggat waktu 31 Oktober atau berbarengan dengan tradisi Halloween itu diikuti sejumlah persyaratan. Misalnya, Inggris harus ikut menggelar pemilu Eropa di bulan Mei. Kalau tidak, maka Inggris dinyatakan secara otomatis keluar dari UE pada 1 Juni tanpa kesepakatan apa pun.

Rakyat United Kingdom yang terdiri atas Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara telah menggelar referendum yang hasilnya memutuskan mereka akan keluar dari UE. Tenggat waktu adalah 29 Maret lalu tetapi gagal tercapai akibat perlawanan di parlemen dan ketidakmampuan May dalam merangkul oposisi.

Batas waktu ditunda 12 April dan gagal lagi, karenanya May minta diperpanjang hingga 30 Juni. Akhirnya, UE yang memutuskan, 31 Oktober.

Kronologi Brexit

"Pilihan-pilihan yang kita hadapi sekarang sudah jelas, dan tengat waktunya juga jelas. Jadi kita sekarang harus menggenjot upaya untuk meraih konsensus atas kesepakatan yang mewakili kepentingan nasional,” tulis May di akun Twitter usai pertemuan di Brussels.

Saat ditanya wartawan, dia menolak disalahkan atas berlarut-larutnya masalah ini.

"Jika cukup banyak anggota parlemen yang memberikan suara mendukung saya pada Januari, kita sudah berada di luar Uni Eropa sekarang,” ujarnya.

Tahun lalu, pemerintahan May dan para pemimpin UE sudah meraih kesepakatan tentang tata cara Brexit.

Kebuntuan terjadi karena para anggota parlemen menolak kesepakatan itu, dan dalam pemungutan suara parlemen mereka juga menolak Brexit tanpa kesepakatan apa pun.

Di pihak lain, UE menolak negosiasi ulang tentang kesepakatan yang sudah mereka setujui bersama May.

Perdana Menteri Inggris Theresa May tiba di pertemuan Dewan Eropa membahas Brexit di gedung parlemen Eropa, Brussels, 10 April 2019. (AFP)

Setelah diperpanjang, selanjutnya apa?
Ada sejumlah kemungkinan yang bisa terjadi setelah tenggat waktu kembali diperpanjang enam bulan.

May ingin mengakhiri kebuntuan dengan parlemen, kesepakatan versi dia disetujui, dan Brexit bisa dilakukan dengan landasan kesepakatan antara UE dan Inggris.

Kalau itu tidak cepat terlaksana, pada 23 Mei nanti Inggris harus mengikuti pemilu Eropa, atau kalau tidak Inggris dinyatakan otomatis tidak lagi anggota UE dan tanpa kesepakatan sama sekali pada 1 Juni.

Pemerintahan May terus mendekati kubu oposisi Partai Buruh untuk meraih kompromi. Jika bisa akur, parlemen akan memberi peluang voting untuk kesepakatan yang dibuat May.

Kesepakatan yang dibuat May tentang Brexit akan mengikat secara hukum, mencakup misalnya mata uang, periode transisi, hak warga negara, dan perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia.

Infografis Brexit

Jika tidak ada kompromi, banyak hal bisa terjadi.

1. Tanpa kesepakatan
Brexit tanpa kesepakatan (no-deal Brexit) adalah konsekuensi logis jika parlemen tidak memberikan persetujuan apa pun. Jika parlemen tidak cepat bekerja dan UK tidak ikut pemilu UE pada 23 Mei, no-deal Brexit akan terjadi otomatis pada 1 Juni.

Kalau UK ikut pemilu Eropa, maka masih ada waktu sampai 31 Oktober.

Bisa saja parlemen akan mendukung no-deal Brexit – meskipun mayoritas anggotanya menentang itu dalam voting sebelumnya.

2. Brexit dengan kesepakatan versi May
Meskipun beberapa kali kesepakatan versi Theresa May ditolak, peluangnya belum habis sama sekali.

Bahkan sekarang, jika tidak ada kompromi dengan Partai Buruh dan tidak ada suara mayoritas untuk alternatif lain, kesepakatan May itu masih sebuah opsi.

Dengan makin sering terjadinya penundaan, pada akhirnya nanti kesepakatan versi May bisa menjadi alternatif agar bisa secepatnya mewujudkan Brexit.

Juga kalau negosiasi dengan UE tentang kesepakatan pengganti ternyata menghadapi banyak kendala, dua pihak bisa kembali ke kesepakatan semula yang sudah pernah dibahas.

3. Negosiasi ulang.
Pemerintah bisa memilih negosiasi ulang dengan draft kesepakatan yang sama sekali baru.

Ini bukan cuma memberi tambahan-tambahan kecil dalam deklarasi politik, tetapi negosiasi ulang yang benar-benar mulai dari nol dan memakan waktu, termasuk menulis ulang isi perjanjian yang butuh waktu lebih lama.

Jika UE menolak, maka harus dicari opsi lain.

4. Referendum lagi
Kemungkinan lain adalah kembali menggelar referendum. Bisa seperti pada 2016 yang sifatnya tidak mengikat secara hukum.

Namun, para anggota parlemen menghendaki referendum yang mengikat sehingga hasilnya otomatis berlaku, seperti referendum 2011 tentang perubahan sistem pemungutan suara dalam pemilu di UK.

Hal yang ramai dibicarakan adalah “pemungutan suara konfirmasi” di mana masyarakat diberi pilihan menerima kesepakatan May itu atau tetap bersama UE.

Yang lain berpendapat referendum ulang harus juga memuat opsi keluar dari UE tanpa kesepakatan atau no-deal Brexit.

Apa pun opsinya, referendum tidak bisa dilakukan secara otomatis, harus sesuai UU tentang parpol, pemilu dan referendum yang disahkan pada 2000.

Juga harus ada legislasi baru di parlemen untuk melakukan referendum dan menetapkan aturan mainnya, misalnya siapa yang berhak memberikan suara.

Referendum tidak bisa digelar secara tergesa-gesa, karena Komisi Pemilihan Umum butuh waktu untuk menimbang dan memberi saran atas pertanyaan yang akan diajukan dalam referendum.

Pertanyaan yang sudah ditetapkan kemudian butuh legislasi parlemen. Setelah legislasi, referendum juga tidak bisa langsung digelar karena harus ada periode tertentu sebelum pemungutan suara.

Para pakar konstitusi di University College London mengatakan waktu minimal untuk semua tahapan di atas adalah 22 pekan.

5. Pemilu dini
Theresa May bisa meminta digelarnya pemilu dini untuk mengatasi kebuntuan.

Dia tidak punya wewenang untuk menggelar pemilu. Namun, seperti pada 2017, dia bisa meminta parlemen melakukan voting berdasarkan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam UU Masa Jabatan Parlemen.

Usulan ini harus mendapat dukungan duapertiga anggota parlemen. Paling cepat, pemilu bisa digelar dalam 25 hari kerja setelah voting dan perdana menteri bisa memutuskan tanggalnya.

6. Mosi tidak percaya
Pemerintahan May lolos dari mosi tidak percaya pada 16 Januari lalu dengan suara 325 berbanding 306. Partai Buruh bisa kembali mengajukan mosi serupa kapan saja.

Dalam UU Masa Jabatan Parlemen 2011, pemilu di UK digelar setiap lima tahun, dan yang paling dekat pada 2022.

Namun, mosi tidak percaya memungkinkan parlemen untuk melakukan pemungutan suara apakah pemerintah yang ada bisa dilanjutkan atau tidak. Mosi itu harus mencantumkan kalimat: "DPR ini tidak percaya pada pemerintahan Yang Mulia."

Jika mosi dimenangkan, dimulailah hitung mundur selama 14 hari. Jika dalam jangka waktu itu pemerintah atau calon penggantinya tidak bisa memenangkan pemungutan suara, barulah pemilu dini bisa digelar. Pemilu itu juga baru bisa dilaksanakan setelah 25 hari kerja.

7. Brexit dibatalkan
Mahkaman Eropa sudah memutuskan bahwa UK bisa secara sepihak membatalkan Brexit (tanpa persetujuan dari 27 negara anggota UE lainnya).

Karena pemerintah tampaknya masih berkomitmen dengan Brexit, perlu ada peristiwa besar seperti referendum ulang atau pergantian pemerintahan sebelum Brexit dibatalkan.

Belum jelas bagaimana proses untuk membatalkan Brexit, tetapi tampaknya pemungutan suara di parlemen sudah cukup.

Kemungkinan lain
Theresa May sudah menegaskan dia akan turun setelah kesepakatan yang dibuatnya lolos di parlemen.

Setelah lolos dari mosi tidak percaya, dia tidak bisa dipaksa turun sampai Desember ini menurut regulasi Partai Konservatif.

Namun, dia juga bisa mundur kalau draft kesepakatannya ditolak dan dia berkeras tidak mau berubah pikiran.

Hal itu akan membuat Partai Konservatif melakukan kampanye untuk menunjuk perdana menteri yang baru.



Sumber: BBC, The Guardian