MK Korsel Perintahkan Hapus Larangan Aborsi

MK Korsel Perintahkan Hapus Larangan Aborsi
Ilustrasi ( Foto: Istimewa )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Sabtu, 13 April 2019 | 09:35 WIB

Seoul, Beritasatu.com- Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan, Jumat (11/4), menetapkan larangan aborsi sebagai hal inkonstitusional dan memerintahkan untuk merevisi aturan tersebut sampai akhir 2020. Putusan itu disetujui oleh tujuh dari sembilan hakim konstitusi Korsel, sehingga bisa mengubah hukum yang sudah berlaku selama 66 tahun tersebut.

Anggota parlemen mempunyai waktu untuk mengubah hukum tersebut sampai 31 Desember 2020. tapi, penghentian kehamilan setelah 20 minggu akan tetap ilegal.

Berdasarkan larangan tahun 1953, perempuan yang melakukan aborsi di Korsel bisa dipenjara sampai lebih dari satu tahun atau didenda sebesar lebih dari dua juta won (Rp 24,8 juta). Tindakan aborsi dikecualikan untuk kasus pemerkosaan, incest, atau resiko kepada kesehatannya. Dokter yang melakukan prosedur aborsi juga terancam hukuman penjara.

Pada Rabu (10/4), jajak pendapat memperlihatkan 58 persen masyarakat setuju penghapusan itu. Larangan itu dievaluasi setelah mendapatkan gugatan dari seorang dokter perempuan yang dihukum karena melakukan hampir 70 aborsi. Menurutnya, larangan itu membahayakan perempuan dan membatasi hak-hak mereka.

Perjuangan Hak Perempuan

Dorongan untuk perubahan datang dari gerakan yang sedang berkembang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di Korsel. Para pendukung pro-pilihan mengatakan larangan aborsi adalah bagian dari bias lebih luas terhadap perempuan di negara itu.

Korsel adalah tempat bagi sejumlah besar umat Kristen Injili. Beberapa orang ingin aborsi tetap ilegal karena mau tidak mau membuat perempuan berpikir mendalam atas keputusannya itu.

Sorak-sorai untuk menyambut penghapusan larangan itu terlihat di wajah ratusan perempuan yang berkumpul untuk melawan larangan aborsi. Seorang perempuan yang mengaku melakukan aborsi di masa lalu, mengatakan bisa bernapas lega karena pilihannya akhirnya terasa sah. Dia mengaku malu dan telah menyembunyikan keputusan aborsi selama bertahun-tahun dari keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Di pihak lain, sekelompok aktivis anti-aborsi “Hapus Feminisme”. Mereka meyakini keputusan itu tidak akan bertahan dan ada peluang untuk melawannya. Keputusan MK menyerahkan tindak lanjutnya kepada politisi untuk merevisi hukum larangan aborsi. Kelompok-kelompok konservatif diyakini bisa mempengaruhi proses tersebut. [BBC/CNN/C-5]



Sumber: Suara Pembaruan