Malaysia Masuk Daftar Negara Rawan Penculikan

Malaysia Masuk Daftar Negara Rawan Penculikan
Unggul Wirawan / JAI Selasa, 16 April 2019 | 14:37 WIB

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Malaysia dalam daftar "K" atau negara rawan penculikan dan penyanderaan oleh Amerika Serikat (AS). Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memprotes hal itu dan meminta AS mengeluarkan negara itu dari daftar "K".

“Kementerian Luar Negeri sangat memprotes keputusan pemerintah AS untuk menjadikan Malaysia dalam indikator 'K' yang baru diumumkan,” bunyi penyataan Kemlu Malaysia, Senin (15/4).

Penempatan Malaysia dalam daftar diumumkan dalam imbauan perjalanan 9 April 2019. Imbauan itu menyatakan bahwa para pelancong harus lebih berhati-hati di negara bagian Sabah karena penculikan.

Menurut portal berita yang berbasis di Rusia, Sputnik, Deplu AS menempatkan 35 negara masuk indikator "K" atas "risiko penculikan dan atau penyanderaan. Selain Malaysia, negara-negara lain yang terkena dampak termasuk Afghanistan, Kolombia, Etiopia, Iran, Irak, Rusia, dan Filipina.

“Ada ancaman penculikan demi tebusan dari kelompok teroris dan kriminal. Kelompok-kelompok ini mungkin menyerang dengan sedikit atau tanpa peringatan, menargetkan resor pantai, resor pulau, dan kapal yang mengangkut wisatawan ke pulau resor,” bunyi imbauan itu.

Sebagai tanggapan, Malaysia menyatakan akan memanggil duta besar AS "untuk memberikan klarifikasi" atas imbauan baru tersebut.

Kemlu Malaysia juga menilai imbauan perjalanan baru AS tersebut tidak memiliki objektivitas dan tidak mencerminkan kenyataan di lapangan, terutama situasi keamanan di Sabah timur yang tetap aman dan dilindungi bagi wisatawan.

“Ini mengabaikan fakta bahwa jumlah kedatangan wisatawan di Sabah telah meningkat 5,5%, mencapai 3,87 juta pada tahun 2018. Lebih jauh, jumlah insiden penculikan telah menurun secara signifikan hingga hampir nol. Sabah Timur bahkan terus memikat penyelam kelas dunia,” bunyi pernyataan Kemlu Malaysia.

Dijelaskan, keberhasilan wisata Malaysia ini adalah hasil dari langkah-langkah proaktif yang diambil oleh pemerintah Malaysia, seperti meningkatkan jumlah patroli, kerja sama keamanan yang lebih erat dengan negara-negara tetangga, dan penentuan posisi strategis aset keamanan untuk mengamankan daerah.

“Mengingat fakta-fakta ini, Malaysia mendesak AS untuk lebih objektif dalam penilaiannya. Kami mendesak AS untuk segera menghapus Malaysia dari daftar 'K',” kata Kemlu. 

 



Sumber: Bernama/Suara Pembaruan