Setelah Brexit

Inggris Terancam Dibanjiri Produk Berbahaya Bagi Konsumen

Inggris Terancam Dibanjiri Produk Berbahaya Bagi Konsumen
Pendukung Anti-Brexit memegang plakat yang salah satunya bertuliskan "The Best Deal is With UE" (Kesepakatan terbaik adalah bersama Uni Eropa, Red), ketika berdemonstrasi di seberang Gedung Parlemen, di London, Inggris, Senin (21/1). ( Foto: Dok SP )
Natasia Christy Wahyuni / JAI Selasa, 16 April 2019 | 15:04 WIB

London, Beritasatu.com - Inggris terancam dibanjiri produk-produk berbahaya jika pemerintah tidak mereformasi sistem hak-hak konsumen, setelah resmi meninggalkan Uni Eropa (UE).

Menurut lembaga pemerhati konsumen “Which”, Inggris akan dikeluarkan dari jaringan berbagi informasi dan sistem peringatan dini UE tentang produk-produk yang tidak aman di pasaran, kecuali jika negara itu membuat kesepakatan untuk mempertahankan akses setelah Brexit.

“Jika menjadikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas nomor satu, pemerintah harus mengamankan akses kepada sistem pembagian informasi dan peringatan Eropa setelah Brexit, serta memperkenalkan reformasi domestik utama untuk memastikan konsumen terlindungi dengan baik dari produk-produk tidak aman,” kata Direktur Advokasi “Which”, Caroline Normand, Senin (15/4).

Menurut lembaga itu, sistem peringatan cepat Komisi Eropa, Safety Gate, telah menandai 2.064 produk-produk non-makanan yang berbahaya di pasar pada 2018 atau meningkat lebih dari sepertiga dari angka 1.542 pada 2008.

Mitra kebijakan strategis “Which”, Sue Davies, mengatakan peningkatan dalam sistem pelaporan bisa berkontribusi kepada kenaikan, tapi angka-angka itu mengkhawatirkan.

Kategori produk yang paling bermasalah pada 2018 adalah mainan anak dan kendaraan bermotor. Ada 655 peringatan untuk mainan dan 419 untuk kendaraan bermotor.

Selain itu, 200 peringatan selanjutnya dikeluarkan untuk pakaian, tekstil, dan fesyen. Sedangkan 176 peringatan untuk peralatan listrik dan 121 untuk kosmetik.

Pada tahun 2019, "Which" menyatakan produk-produk seperti mobil Honda dengan pengaman kantung udara yang mudah meledak, kostum anak dari tokoh Star Wars Stromtrooper, dan baterai laptop HP yang beresiko kebakaran telah ditarik.

Kelompok advokasi hak-hak konsumen itu menyerukan pemerintah Inggris untuk membangun sistem berbagi intelijen dengan negara-negara non-UE serta mempertahankan akses kepada sistem UE saat ini. “Brexit akan memberi tantangan ekstra,” kata Sue Davies.

Lembaga itu juga mendesak pemerintah untuk mengubah Kantor untuk Standar dan Keamanan Produk (OPSS) menjadi badan independen.

Di pihak lain, Departemen Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Inggris yang membawahi OPSS, menyatakan prioritas utama pemerintah adalah membuat masyarakat aman.

“Itulah mengapa kami membangun untuk pertamanya badan pemerintah khusus, OPSS pada Januari 2018 untuk mengidentifikasi dan mengatur resiko bagi konsumen,” sebut pernyataan tersebut.



Sumber: CNN/politico.eu/Suara Pembaruan