Netanyahu Akan Ganti Nama Dataran Tinggi Golan

Netanyahu Akan Ganti Nama Dataran Tinggi Golan
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu (kiri), tersenyum saat berfoto bersama Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Gedung Putih, Washington, Senin (25/3/2019). ( Foto: AFP )
Jeany Aipassa / JAI Rabu, 24 April 2019 | 12:33 WIB

Yerusalem, Beritasatu.com - Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, akan mengganti nama Dataran Tinggi Golan dengan nama baru sebagai penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Usulan nama baru tersebut akan disampaikan segera kepada pemerintah pascalibur Paskah.

Pernyataan Benjamin Netanyahu mengenai nama baru bagi Dataran Tinggi Golan, disampaikannya dalam rekaman video ketika melakukan tur bersama istri dan putra-putranya di kawasan tersebut, pada Selasa (23/4/2019).

Dalam video itu, Benjamin Netanyahu mengungkapkan kegembiraan atas dokumen resmi pengakuan AS terhadap Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari kewenangan Israel yang telah diterimanya.

“Ada kebutuhan untuk menyatakan penghargaan kami dengan memanggil komunitas atau lingkungan di Dataran Tinggi Golan dengan nama baru setelah pengakuan Presiden Donald Trump. Saya akan membawanya ke pemerintah (untuk disetujui, Red) segera,” ujar Benjamin Netanyahu.

Diperkirakan nama baru untuk komunitas di Dataran Tinggi Golan yang akan diberikan Benjamin Netanyahu sebagai penghargaan kepada Trump adalah “Kiryat Trump”. Usulan Benjamin Netanyahu tersebut telah memicu kecaman dari warga Israel dan negara-negara Timur Tengah.

Pada akhir Maret 2019, atau sekitar dua minggu sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Israel pada 9 April 2019, Presiden Donald Trump mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari wilayah Israel.

Dataran Tinggi Golan menjadi bagian dari wilayan Suriah, namun direbut Israel dalam Perang Timur tengah selama enam hari pada 1967 dan menggagalkan kembali upaya Suriah untuk merebut wilayah itu dalam perang pada 1973.

Kedua negara menyepakati rencana pelepasan pada tahun berikutnya, yang melibatkan pembentukan zona demiliterisasi sepanjang 70 km (44 mil) yang dipatroli oleh pasukan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tetapi secara teknis mereka tetap dalam keadaan perang.

Pada 1981, parlemen Israel meloloskan undang-undang yang menerapkan "hukum, yurisdiksi, dan administrasi" Israel ke Dataran Tinggi Golan, yang pada dasarnya mencaplok wilayah tersebut. Namun masyarakat internasional tidak mengakui langkah tersebut dan menyatakan bahwa Dataran Tinggi Golan merupakan wilayah yang diduduki Suriah.

Resolusi 497 Dewan Keamanan PBB menyatakan keputusan Israel "batal demi hukum dan tanpa efek hukum internasional". Tiga tahun lalu, mantan Presiden AS, Barack Obama, memberikan suara mendukung resolusi PBB tersebut dan menyatakan keprihatinan mendalam bahwa Benjamin Netanyahu telah menyatakan Israel tidak akan pernah melepaskan Golan.

Suriah telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menyetujui perjanjian damai dengan Israel, kecuali jika Israel menarik diri dari seluruh wilayah Dataran Tinggi Golan. Perundingan damai yang ditengahi AS pada Tahun 2000 berakhir gagal, begitu juga pada Tahun 2008 dimana Turki menjadi penengah.

Ada lebih dari 30 permukiman Israel di Dataran Tinggi Golan, yang merupakan rumah bagi sekitar 20.000 warga. Permukiman tersebut dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.

Para pemukim tinggal bersama sekitar 20.000 warga Suriah, kebanyakan dari mereka adalah orang Arab Druze, yang tidak melarikan diri ketika Dataran Tinggi Golan direbut Israel.



Sumber: Reuters/BBC/Suara Pembaruan