Menteri Pendukung Brexit Mundur, PM May Tertekan

Menteri Pendukung Brexit Mundur, PM May Tertekan
Perdana Menteri Inggris, Theresa May, berbicara dalam konferensi pers di kantornya, di Downing Street, London, Inggris, Rabu (20/3). ( Foto: AFP / Jonathan Brady )
Natasia Christy Wahyuni / JAI Kamis, 23 Mei 2019 | 14:26 WIB

London, Beritasatu.com - Andrea Leadsom, menteri pendukung keluarnya Iggris dari Uni Eropa atau Brexit,  mengundurkan diri dari pemerintahan Perdana Menteri (PM) Theresa May, pada Rabu (22/5/2019).

Keputusan itu semakin menekan posisi PM Theresa May yang akan menghadapi voting penting Brexit di Parlemen Inggris untuk keempat kalinya.

Sejauh ini Theresa May terus mendesak penyelesaian Brexit, meskipun mendapat tantangan dari anggota parlemen dan para menteri lainnya. Theresa May melunakkan sikapnya dengan mengajukan referendum kedua dan pengaturan bea cukai.

Tapi, pengunduran diri Andrea Leadsom semakin memperdalam krisis Brexit dan melemahkan otoritas kepemimpinannya yang sudah lemah.

Hampir tiga tahun sejak Inggris memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa (UE), masih belum jelas kapan Brexit akan benar-benar terjadi.

Andrea Leadsom, yang juga pemimpin Dewan Rakyat, menyatakan tidak bisa mengumumkan RUU Perjanjian Penarikan yang baru di parlemen pada Kamis (23/5/2019) karena dia sendiri tidak meyakininya.

“Saya tidak lagi percaya pendekatan kami akan mengantarkan hasil referendum (Brexit). Karena itu dengan penyesalan yang besar dan berat hati, saya mundur dari pemerintahan,” kata Andrea Ladsom.

Juru bicara Kantor Perdana Menteri Inggris memuji Andrea Leadsom sekaligus menyuarakan kekecewaan atas keputusannya. “PM masih berfokus untuk mengantarkan pilihan rakyat atas Brexit,” sebut pernyataan itu.

Theresa May masih melanjutkan rencana terbaru Brexit, termasuk voting untuk referendum kedua serta pengaturan perdagangan yang lebih erat dengan UE.

Namun, usulan Theresa May langsung mendapatkan reaksi cepat dari anggota parlemen, termasuk mereka yang mendukung voting Brexit sebelumnya, dengan menyatakan tidak bisa mendukung rencana baru Theresa May. Secara khusus, mereka menolak adanya referendum kedua yang kontroversial.

“Saya selalu berpendapat referendum kedua akan berbahaya karena memecah belah, dan saya tidak mendukung pemerintah yang secara sukarela memfasilitasi konsesi seperti itu. Tidak seorang pun yang ingin Anda berhasil lebih dari saya. Tapi saya sekarang mendesak Anda untuk membuat keputusan yang tepat demi kepentingan negara, pemerintah, dan partai kita,” ujar Andrea Ladsom.

Anggota Partai Buruh, Ian Lavery, mengatakan pengunduran diri Leadsom menggarisbawahi bahwa otoritas PM telah jatuh dan waktunya sudah habis. “Demi kebaikan negara, Theresa May harus pergi, dan kita perlu secepatnya menggelar pemilihan umum,” kata Ian Lavery.

Seruan agar Theresa May mengundurkan diri bergema juga dari sejumlah rekan di partainya, Konservatif, yang menyatakan upaya voting keempat harus ditangguhkan dan dia harus mundur dari jabatannya, serta menawarkan kesempatan untuk pemimpin baru mengatur ulang kesepakatan.

“Ada satu kesempatan terakhir untuk memperbaikinya dan pergi secara tertib. Tapi saat ini waktunya bagi PM Theresa May untuk pergi, dan tanpa penundaan,” kata anggota Partai Konservatif Tom Tugendhat, yang juga ketua komite pilihan urusan luar negeri parlemen.

“Dia haru mengumumkan pengunduran dirinya setelah pemilu (parlemen) Eropa hari Kamis,” ujarnya lewat opini di surat kabar Financial Times.



Sumber: Suara Pembaruan