Khawatir Dampak Ekstradisi, Pebisnis dan Warga Tinggalkan Hong Kong

Khawatir Dampak Ekstradisi, Pebisnis dan Warga Tinggalkan Hong Kong
Para pengunjuk rasa berbaris selama demonstrasi untuk memprotes Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi yang kontroversial, pada 9 Juni 2019. RUU tersebut diajukan oleh pemerintah Hong Kong untuk memudahkan ekstradisi ke Tiongkok. ( Foto: AFP / RINGO CHIU )
Jeanny Aipassa / WIR Kamis, 20 Juni 2019 | 13:57 WIB

Hong Kong, Beritasatu.com- Banyak warga dan perusahaan khawatir dengan dampak RUU Ekstradisi yang diusulkan otoritas Hong Kong. Sebagian warga dan perusahaan sudah memilih meninggalkan Hong Kong.

Yung Xiu Kwan (67), mengaku akan meninggalkan Hong Kong dan membangun kehidupan baru di Taiwan, karena muak dengan cengkeraman Beijing yang terus merambah dan telah menyebabkan erosi kebebasan sipil di Hong Kong.

"Tanpa kebebasan dan demokrasi, rasanya seperti dipenjara, seperti tinggal di kamp konsentrasi. Taiwan dapat menawarkan itu karena Taiwan memiliki pemilihan umum yang demokratis dan Konstitusi yang melindungi demokrasi," ujar Yung yang juga ikut dalam aksi dekknstrasi pada Minggu (16/6).

Beberapa taipan Hong Kong jugs dikabarka mulai memindahkan kekayaan pribadi ke luar negeri di tengah kekhawatiran akan RUU Ekstradisi. Sejumkah perusahaan internasional juga dilaporkan bersiap pindah ke Taiwan atau Singapura, jika situasi Hong Kong terus memburuk akibat cengkeraman Beijing.

Sejak 2014, seiring dengan aksi demonstrasi "payung kuning" yang menuntut pemilihan demokrasi, banyak warga Hong Kong yang mengajukan izin tinggal di Taiwan dan Macau. Pada 2018, jumlah warga Hong Kong yang mengajukan izin tinggal di Taiwan dan Macau naik dua kali lipat menjadi 1.267 orang.

Bahkan selama kuartal I 2019, ada sekitar 400 izin tinggal yang diajukan warga Hong Kong ke Taiwan. Angka tersebut meningkat 40% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

"Saya pindah ke Taiwan dengan istri saya tahun depan. Situasi semakin memburuk di Hong Kong. Kami khawatir untuk generasi berikutnya," kata Melvin Chu, seorang warga Hong Kong yang juga bergabung dalam aksi demonstrasi menentang RUU Ekstradisi.

Tak hanya itu, beberapa anak muda Hong Kong juga memilih untuk bergabung dengan wajib militer Taiwan untuk pria di bawah 36 tahun dalam upaya untuk mendapatkan tempat tinggal, yang harganya mencapai 1,5 juta dolar Hong Kong atau sekitar Rp 3,7 miliar.

Otoritas Hong Kong telah mengumumkan menunda pembahasan RUU Ekstradisi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, namun warga Hong Kong khawatir Tiongkok terus merongrong demokrasi di negara itu dengan berbagai peraturan yang dipaksakan untuk diberlakukan oleh otoritas Hong Kong.



Sumber: Suara Pembaruan