Baghdad, Beritasatu.com- Bahrain memanggil pulang duta besar (dubes) yang berada di Baghdad, Irak untuk konsultasi setelah aksi demonstrasi di sana. Lebih dari 200 demonstran memaksa masuk ke halaman Kedutaan Besar Bahrain di Baghdad.
Demonstran Irak menurunkan bendera negara Bahrain pada Kamis (27/6) malam untuk memprotes pertemuan yang dipimpin Amerika Serikat (AS) di Bahrain terkait perdamaian Israel-Palestina.
“Kementerian Luar Negeri Kerajaan Bahrain mengutuk serangan ke Kedutaan Kerajaan Bahrain untuk Republik Irak oleh demonstran (yang) memicu sabotase di gedung kedutaan,” sebut pernyataan Kemlu Bahrain lewat situs resminya.
Polisi menggunakan peluru hidup untuk membubarkan kerumunan yang berusaha masuk ke gedung kedutaan Bahrain di Irak, tapi tidak ada laporan korban.
“Kami menggunakan pengeras suara kendaraan untuk mendorong para demonstran meninggalkan kompleks. Setelah mereka menolak, polisi terpaksa menebakkan senjata ke udara,” kata seorang petugas polisi yang tidak disebutkan namanya.
Seorang demonstran, yang mengidentifikasi dirinya sebagai anggota Kelompok Perlawanan Islam, sebagai istilah yang biasa dipakai untuk milisi Syiah yang didukung Iran, menyatakan ingin mengirimkan pesan kuat.
“Kami menurunkan bendera Bahrain untuk mengirimkan pesan jelas kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam konferensi Bahrain, bahwa kami secara keras menolak normalisasi hubungan dengan penjajah Zionis dan tidak akan pernah meninggalkan dukungan kami untuk warga Palestina,” kata seorang demonstran yang mengaku sebagai Abu Murtadha al-Moussawi.
“Kami siap berjuang untuk ini,” tambahnya.
Pemerintah Irak mengecam aksi demonstrasi tersebut, serta menyatakan “penyesalan mendalam” atas pelanggaran keamanan di Kedubes Bahrain.
“Pemerintah Irak menegaskan penolakan sepenuhnya atas setiap tindakan yang mengancam misi diplomatik, keselamatan mereka, dan keamanan para personelnya,” sebut pernyataan dari pemerintah Irak.
Konferensi selama dua hari di Manama bertujuan menggalang dukungan untuk rencana investasi sebesar US$ 50 miliar (Rp 706,9 triliun)di Wilayah Palestina sebagai bagian dari rencana politik lebih luas oleh Gedung Putih untuk mengakhiri konflik Palestina.
Rencana itu mendapat kecaman luas dari warga Palestina dan lainnya di dunia Arab, meskipun sekutu kawasan AS seperti Arab Saudi secara diam-diam mendukung rencana itu. Baik pemerintah Israel atau pun Palestina tidak ada yang menghadiri pertemuan itu
Sumber: Suara Pembaruan
