Hong Kong, Beritasatu.com- Demonstran Hong Kong kembali turun ke jalan pada Kamis (27/6), untuk memprotes rancangan undang-undang (RUU) Ekstradisi yang dikhawatirkan bisa mengurangi independensi peradilan Hong Kong. Mereka kali ini menargetkan markas polisi dan kantor pemerintahan.
Ratusan orang menggelar aksi duduk di depan jalan Departemen Kehakiman untuk menuntut Menteri Kehakiman Teresa Cheng Yeuk-wah menarik RUU yang saat ini ditangguhkan dan membatalkan dakwaan terhadap para demonstran setelah aksi protes tanggal 12 Juni 2019 berubah menjadi kekerasan. Para pengunjuk rasa juga memaksa para pekerja agar meninggalkan kantor Departemen Kehakiman.
Pada Rabu (26/6) malam, sekelompok demonstran bergerak ke markas polisi di Wan Chai dan mengalami bentrokan dengan polisi anti-huru hara. Mereka juga memblokir Jalan Harcourt, Jalan Arsenal, Jalan Gloucester yang merupakan jalan-jalan utama di sekitar markas polisi sekaligus dekat kantor-kantor pemerintahan.
Ketua Eksekutif Hong Kong Carrie Lam tidak terlihat di depan publik sejak mengumumkan permintaan maaf di televisi hampir dua minggu lalu karena salah menangani RUU Ekstradisi. Anggota parlemen Kwok Ka-ki dari oposisi Partai Sipil menyebut Lam meminta cuti panjang.
“Untuk menolak tampil, menolak mengakui permintaan dan menolak mengambil keputusan, sepenuhnya (tindakan) tidak bertanggung jawab,” kata Kwok merujuk ketidakhadiran Lam, seperti dilaporkan Televisi Radio Hong Kong.
“Itu hanya akan menyakiti Hong Kong lebih lagi,” tambahnya.
Aksi protes yang pada puncaknya diikuti oleh sekitar dua juta warga Hong Kong telah berlangsung selama tiga minggu terakhir. Warga dari bekas jajahan Inggris itu menolak RUU yang memungkinkan tersangka, termasuk aktivis politik dan pembangkang, untuk diadili di Tiongkok.
“Anda tahu, apa yang dirasakan setiap orang jauh di dalam hati mereka. Ini tentang masa depan kita dan ini sangat sangat pribadi,” ujar seorang demonstran, Brian Kern (53).
Sumber: Suara Pembaruan
