Di KTT G20, Trump Tepis Isu Perubahan Iklim

Di KTT G20, Trump Tepis Isu Perubahan Iklim
Dari kiri, Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Jepang Shinzo dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghadiri pertemuan selama G20 Osaka Summit di Osaka, Jepang, Jumat (28/6/2019). ( Foto: AFP / Brendan Smialowski )
Jeanny Aipassa / WIR Jumat, 28 Juni 2019 | 21:08 WIB

Osaka, Beritasatu.com- Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menepis isu perubahan iklim yang diusung sejumlah pemimpin negara untuk dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kelompok 20 negara ekonomi maju (G-20).

Dalam KTT G-20 yang berlangsung 28-29 Juni 2019, di Osaka, Jepang, para pemimpin negara anggota akan membahas beberapa isu, yakni risiko ekonomi global, perselisihan perdagangan, pertumbuhan dan investasi pekerjaan, inovasi dan kecerdasan buatan, serta perempuan di tempat kerja.

Namun sejumlah pemimpin negara, antara lain Perdana Menteri (PM) Jepang, Shinzo Abe, dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyerukan aksi kolektif G-20 terhadap perubahan iklim, yang bisa menjadi titik pertikaian.

PM Abe, menekankan salah satu masalah serius adalah sampah plastik di lautan dan meminta isu tersebut menjadi perhatian pemimpin dunia di forum KTT G-20.

Presiden Macron juga mendorong pemimpin negara G-20 untuk menyoroti isu perubahan iklim yang telah terlihat dampaknya di berbagai belahan dunia, antara lain gelombang panas saat musim yang meningkat dan meluas.

Namun Presiden Trump menyebut isu perubahan iklim sebagai kebohongan dan mengancam tidak akan menandatangani pernyataan bersama resmi apa pun yang tidak termasuk dalam agenda KTT G-20.

Jepang menjadi tuan rumah penyelenggara KTT G-20 tahun ini yang dihadiri pemimpin negara, menteri keuangan, gubernur bank sentral, serta menteri perekonomian dan perdagangan dari 19 negara dan Uni Eropa (UE).

Anggota G-20 adalah AS, Tiongkok, Jepang, Jerman, Prancis, India, Brasil, Meksiko, Kanada, Arab Saudi, Inggris, Korea Selatan, Turki, Italia, Rusia, Afrika Selatan, Indonesia, Argentina, Australia, dan blok UE.



Sumber: Suara Pembaruan