UEA Bantah Kepemilikan Senjata di Libia

UEA Bantah Kepemilikan Senjata di Libia
Pasukan yang mendukung Pemerintah Libia berpatroli menggunakan tank seusai serangan udara di Wadi Ribe, sekitar 30 kilometer bagian selatan Kota Tripoli, Libia, Jumat (12/4/2019). ( Foto: AFP / Mahmud Turkia )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Rabu, 3 Juli 2019 | 20:18 WIB

Abu Dhabi, Beritasatu.com- Uni Emirat Arab (UEA) membantah kepemilikan senjata yang ditemukan di Libia setelah seorang pejabat senator senior Amerika Serikat (AS) menuntut penyelidikan atas laporan bahwa rudal-rudal buatan Amerika telah direbut di pangkalan milik komando militer Khalifa Haftar.

Kementerian Luar Negeri UEA menyampaikan bantahan itu lewat pernyataan resmi hari Selasa (2/7), menyebut bahwa Abu Dhabi menegaskan kembali komitmennya untuk kesepakatan embargo senjata Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) atas Libia.

“UEA juga mendesak semua pihak untuk menurunkan ketegangan dan mengatur kembali proses politik di PBB,” sebut pernaytaan Kemlu UEA.

Pernyataan itu disampaikan setelah pasukan Libya yang setia kepada Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) pekan lalu menemukan tempat penyimpanan senjata buatan AS di pangkalan pegunungan di sebelah selatan ibu kota Tripoli. GNA merupakan pemerintahan Libya yang diakui secara internasional.

Menurut juru bicara GNA, Mohammed Qununu, penemuan senjata itu termasuk sejumlah rudal anti-tank Javelin dengan label di kontainer pengiriman bertuliskan milik dari “Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab”. Media Libia juga menyiarkan gambar yang menunjukkan tanda-tanda mengindikasikan senjata buatan AS yang dijual kepada UEA.

Pada Senin (1/7), senator AS Bob Menendez menyerukan Washington untuk menyelidiki laporan dalam sepucuk surat yang dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

“Jika UEA telah benar-benar memindahkan senjata-senjata ini, ini tampaknya menjadi pelanggaran serius hukum AS. Pengiriman semacam ini juga hampir pasti sebagai pelanggaran embargo senjata PBB ke Libia,” kata Menendez.

“Seperti Anda ketahui, AS telah menginvestasikan sumber daya politik, diplomatik, dan bantuan yang signifikan untuk mendukung pemerintahan GNA yang dipimpin warga sipil dan diakui secara internasional,” lanjutnya.



Sumber: Suara Pembaruan