Inggris: Penghargaan Oxford Bukan Pengakuan Kedaulatan Papua

Inggris: Penghargaan Oxford Bukan Pengakuan Kedaulatan Papua
Benny Wenda (tengah) berfoto bersama istri dan anak-anaknya sambil memperlihatkan penghargaan Freedom? of Oxford, Rabu (17/7). ( Foto: Istimewa )
Natasia Christy Wahyuni / Jeany Aipassa / JAI Jumat, 19 Juli 2019 | 14:38 WIB

London, Beritasatu.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Inggris menegaskan penghargaan dari Dewan Kota Oxford kepada tokoh separatis Papua, Benny Wenda, tak terkait dengan pengakuan negara itu terhadap kedaulatan Papua atau gerakan Papua Merdeka.

Dalam siaran tertulis yang dipublikasikan, Kamis (18/7/2019), Kemlu Inggris menggarisbawahi bahwa tidak ada perubahan posisi negara itu mengenai Papua yang diakui sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kami mendukung integritas teritorial Indonesia dan mengakui Papua sebagai sebuah bagian keutuhan Indonesia,” bunyi pernyataan Kemlu Inggris.

Ditegaskan pula bahwa penghargaan yang diberikan Oxford City Council atau Dewan Kota Oxford bersifat independen dan tidak terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Hal itu, sepenuhnya menjadi urusan Dewan Kota Oxford yang kewenangannya bersifat lokal.

Kemlu Inggris juga menegaskan bahwa kebijakan Pemerintah Inggris terhadap Papua hanya sebatas mendukung upaya pemerintah dan masyarakat sipil dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa masyarakat Papua memperoleh manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Mengenai keberadaan Benny Wenda di Inggris, Kemlu Inggris menyatakan hal itu tak berarti bahwa Pemerintah Inggris mendukung posisinya dalam gerakan Papua Merdeka.

Pernyataaan senada juga disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Teuku Faizasyah, dalam jumpa pers di Kantor Kemlu RI, Kamis (18/7/2019).

Menurut Teuku Faizasyah, status Benny Wenda di Inggris tidak jelas dan tidak bisa diverifikasi. Benny Wenda hanya dilaporkan mendaftarkan diri sebagai pengungsi.

“Inggris pun tidak bisa menjelaskan status Benny Wenda kepada Indonesia. Hal itu yang kita sayangkan,” ujar Teuku Faizasyah.

Bagi Pemerintah Indonesia, status Benny Wenda adalah pelarian yang terlibat tindakan kriminal di Papua pada 2002. Benny Wenda juga memiliki catatan kejahatan di kepolisian yaitu kasus kekerasan di Abepura.

Terkait dengan itu, Pemerintah RI menilai Benny Wenda juga tidak layak menerima penghargaan yang ditujukan bagi tokoh kampanye damai untuk demokrasi tersebut, karena faktanya dia telah terlibat sejumlah kekerasan bersenjata di Papua.



Sumber: Suara Pembaruan