Galang Pendukung Garis Keras Brexit, Boris Johnson Rombak Kabinet

Galang Pendukung Garis Keras Brexit, Boris Johnson Rombak Kabinet
Ratu Inggris Elizabeth II menyambut pemimpin yang baru terpilih dari partai Konservatif, Boris Johnson saat audiensi di Istana Buckingham, London, Rabu (24/7/2019). ( Foto: AFP / Victoria Jones )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Kamis, 25 Juli 2019 | 19:59 WIB

London, Beritasatu.com- Perdana Menteri (PM) baru Inggris Boris Johnson melakukan perombakan besar kabinet dengan memecat lebih dari setengah susunan menteri Theresa May lalu menggantikannya dengan veteran atau penganut garis keras Brexit.

Johnson menyerukan keyakinannya untuk mengantarkan Brexit tepat waktu pada 31 Oktober 2019, entah lewat kesepakatan perceraian baru atau tanpa kesepakatan.

Mantan wali kota London itu berjanji memecahkan kebuntuan politik yang membuat Inggris berada dalam krisis sehingga memaksa pendahulunya, May, menunda Brexit sampai dua kali. Namun, dia menghadapi pertentangan dari tubuh Partai Konservatif dan parlemen atas ancamannya keluar Uni Eropa tanpa kesepakatan (“No Deal Brexit”).

Di pihak lain, para pemimpin UE menegaskan tidak mau menegosiasikan ulang perjanjian penarikan yang sudah disepakati pada Mei 2019.

Dominic Raab dan Priti Patel kembali ke pemerintahan sebagai menteri luar negeri dan menteri dalam negeri. Sedangkan, Sajid Javid ditunjuk sebagai kanselir baru.

“Kami akan akan memenuhi janji-janji parlemen berulang kali kepada rakyat dan keluar dari UE pada 31 Oktober, tanpa pengecualian,” kata Johnson (55) yang berbicara sambil diperhatikan oleh pacarnya yang berusia 31 tahun, Carrie Symonds.

“Orang-orang yang ragu, yang selalu memprediksi malapetaka, orang-orang yang berpikiran negatif akan salah,” tandas Johnson.

Dia menambahkan Inggris akan mempersiapkan kemungkinan bahwa Brussels menolak perundingan lebih lanjut sehingga terpaksa keluar tanpa kesepakatan.

Setelah ditunjuk sebagai menlu, Dominic Raab mengatakan akan mendukung penangguhan parlemen demi mendorong Brexit tanpa kesepakatan jika diperlukan



Sumber: Suara Pembaruan