Sejak Mei, Jumlah Migran di Perbatasan AS-Meksiko Turun Hampir 40%

Sejak Mei, Jumlah Migran di Perbatasan AS-Meksiko Turun Hampir 40%
Foto dokumentasi pada 29 April 2018 memperlihatkan demonstran migran memanjat pagar perbatasan AS-Meksiko saat unjuk rasa di San Ysidro, California. (Foto: AFP / Sandy Huffaker)
Unggul Wirawan / WIR Sabtu, 3 Agustus 2019 | 06:39 WIB

Mexico City, Beritasatu.com- Jumlah migran yang mencapai perbatasan Meksiko dengan Amerika Serikat (AS) telah turun hampir 40% sejak Mei. Pemerintah Meksiko berusaha untuk meredakan ketegangan dengan Presiden AS Donald Trump atas lonjakan migrasi baru-baru ini.

Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Marcelo Ebrard mengatakan bahwa menurut perkiraan awal, 87.648 orang akan mencapai perbatasan AS selama Juli. Data ini akan mewakili penurunan sekitar 39,5% dibandingkan dengan 144.278 migran yang terdaftar pada Mei.

"Jumlah ini adalah pengurangan yang cukup besar," kata sang menteri.

Lonjakan kekhawatiran migran di perbatasan barat daya AS selama beberapa bulan pertama 2019 mendorong Trump pada 30 Mei untuk mengancam tarif semua ekspor Meksiko ke AS jika Meksiko tidak menahan arus migran pengungsi.

Meksiko merespons AS dengan mengirimkan ribuan Pengawal Nasional untuk memperketat perbatasan selatan dan utara. Pada Juli, pemerintah menyatakan telah menghindari risiko harus mengadopsi aturan migrasi baru yang dapat memungkinkan Trump untuk mengusir ribuan pencari suaka ke Meksiko.

Ebrard memuji perlambatan migran untuk peningkatan penciptaan lapangan kerja di Amerika Tengah. Sebagian kondisi itu disebabkan upaya pemerintah Meksiko untuk mendorong program pembangunan dan pertumbuhan di sana.

Sebagian besar migran yang tertangkap berusaha memasuki Amerika Serikat secara ilegal berasal dari Guatemala, Honduras dan El Salvador, tiga negara yang dirusak oleh kekerasan, ketidaksetaraan, dan kemiskinan.

Sebelumnya, pemerintah Meksiko menyatakan pihaknya akan membantu Honduras menciptakan 20.000 pekerjaan pada bulan Desember, dan merealisasikan komitmen sebelumnya untuk El Salvador.



Sumber: Suara Pembaruan