Terkait Korupsi, Mantan Menkeu India Ditangkap

Terkait Korupsi, Mantan Menkeu India Ditangkap
Palaniappan Chidambaram ( Foto: DNA India / Dokumentasi )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Kamis, 22 Agustus 2019 | 20:41 WIB

New Delhi, Beritasatu.com- Penyelidik polisi India telah menangkap mantan menteri keuangan negara itu, Palaniappan Chidambaram, terkait dugaan keterlibatannya dalam korupsi dan pencucian uang.

Puluhan petugas dari Biro Investigasi Pusat (CBI) memanjat dinding di rumah Chidambaram di ibu kota India, New Delhi, sebelum membawanya dengan sebuah mobil pada Rabu (21/8) malam.

Para pendukung Chidambaram berusaha mencegah penangkapan itu dengan melompat ke arah mobil. Juru bicara CBI Abhishek Dayal mengonfirmasi penangkapan itu. Pada Rabu pagi, CBI telah mengeluarkan perintah pencegahan untuk keluar dari India atas nama Chidambaram.

CBI menuduh Chidambaram, yang menjabat menkeu dari 2004-2008 lalu terpilih lagi pada 2012-2014, telah melakukan penyalahgunaan posisi resminya dan keterlibatannya dalam pencucian uang untuk membersihkan investasi langsung asing senilai puluhan juta dolar.

Putranya, Karti Chidambaram, juga telah menjadi terdakwa dalam kasus pencucian uang senilai tiga miliar rupee (Rp 596 miliar). Chidambaram adalah anggota dari oposisi Partai Kongres, membantah melakukan kesalahan, serta menuduh pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi melakukan pembalasan politik terhadapnya.

Pemerintah nasionalis Hindu Partai Bharatiya Janata berkuasa setelah mengalahkan Partai Kongres pada 2014 dan memenangkan pemilihan kedua dalam pemilu nasional tahun 2019. Chidambaram dibawa ke tahanan sehari setelah Pengadilan Tinggi Delhi menolak permintaannya untuk mencari dibebaskan dari tahanan.

Para pengacaranya melakukan pendekatan ke Mahkamah Agung untuk mencegah penangkapannya dan pengadilan tertinggi itu akan mendengarkan petisinya pada Jumat (23/8).

Para penyelidik tidak bisa menemukannya sampai Rabu malam saat dia tampil tanpa terduga di markas Partai Kongres untuk melakukan konferensi pers. Dia meminta para petugas menunda sampai hari Jumat untuk mendengar keputusan MA



Sumber: Suara Pembaruan