Didesak Parlemen, PM Inggris Boris Johnson Tolak Mundur

Didesak Parlemen, PM Inggris Boris Johnson Tolak Mundur
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson (tengah) menjawab pertanyaan anggota Parlemen, di House of Commons di London, Inggris, Rabu (25/9/2019). Mahkamah Agung memutuskan bahwa perintah Perdana Menteri Boris Johnson untuk menangguhkan itu adalah "melanggar hukum, tidak berlaku dan tidak berpengaruh". ( Foto: AFP/ Parlemen Inggris / Jessica Taylor )
Unggul Wirawan / WIR Jumat, 27 September 2019 | 08:08 WIB

London, Beritasatu.com- Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, menepis seruan untuk mengundurkan diri. Dia pun menantang musuh-musuh politik yang ingin menggulingkan dirinya dari kekuasaan.

Seperti dilaporkan VoA, Boris Johnson menyampaikan tantangan tersebut pada Rabu (25/9), dalam satu sesi parlemen yang berlangsung kacau.

Situasi tersebut terjadi sehari setelah pengadilan tertinggi Inggris memutuskan Boris Johnson bertindak melanggar hukum dengan perintah penutupan parlemen menjelang tenggat waktu Brexit.

Di tengah-tengah teriakan, kemarahan, dan perintah berulang-ulang untuk tertib di House of Commons, Johnson membela mati-matian tujuannyanya untuk menarik Inggris dari Uni Eropa pada 31 Oktober. Inggris akan tetap hengkang, baik dengan persetujuan dari Uni Eropa maupun tidak.

“Saya katakan, waktunya tiba untuk menyelenggarakan Brexit,” katanya.

Johnson menuduh lawan-lawannya untuk mengacaukan keinginan rakyat Inggris. Pada 2016 Inggris memutuskan untuk meninggalkan blok beranggotakan 28 negara itu lewat satu referendum. Referendum tersebut menghasilkan 52% sepakat untuk hengkang dari Uni Eropa, dan sisanya 48% menolak.

Ketegasan Johnson disambut dengan tepuk tangan dari rekan-rekan Partai Konservatifnya, dan cemoohan dari pihak oposisi ketika tiba di parlemen.

Johnson mempersingkat kunjungan ke Sidang Umum PBB di New York, setelah Mahkamah Agung Inggris pada Selasa secara bulat memutuskan upayanya untuk menghentikan kegiatan parlemen selama lima minggu berdampak melumpuhkan pengawasan terhadap rencana Brexit oleh pemerintah. Pengadilan membatalkan keputusan Boris Johnson itu.



Sumber: Suara Pembaruan