Pasca Brexit, Inggris Turunkan Pajak dan Bekukan Aset Pelanggar HAM

Pasca Brexit, Inggris Turunkan Pajak dan Bekukan Aset Pelanggar HAM
Seorang aktivis mengenakan topeng dan kostum badut pada rapat umum lintas partai yang diselenggarakan oleh organisasi Vote Rakyat berkampanye untuk refrendum Uni Eropa kedua, di luar Gedung Parlemen di London, Rabu (4/9/2019). ( Foto: AFP / Tolga AKMEN )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Senin, 30 September 2019 | 21:38 WIB

London, Beritasatu.com- Inggris akan menjadi negara dengan pajak rendah dan perekonomian yang fleksibel setelah meninggalkan Uni Eropa (UE). Inggris juga akan memperkenalkan undang-undang (UU) baru untuk membekukan aset dari orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Menteri Perdagangan Inggris Liz Truss mengatakan Inggris akan lebih kompetitif dan percaya diri setelah Brexit. “Negara rendah pajak, fleksibel, dan pemimpin kewirausahaan di dunia,” katanya dalam konferensi tahunan Partai Konservatif di kota sebelah utara Inggris, Machester, Minggu (29/9).

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan negaranya akan memberlakukan UU yang dikenal sebagai UU Magnitsky. UU tersebut dikeluarkan oleh Amerika Serikat (AS) pada 2012 sebagai larangan visa dan pembekuan aset-aset kepada para pejabat Rusia terkait kematian Sergei Magnitsky, yaitu pengacara Rusia yang ditangkap tahun 2008 karena menuduh para pejabat Rusia terlibat dalam penipuan pajak berskala besar.

Magnitsky tewas di penjara Moskwa pada 2009 setelah mengeluhkan penganiayaan.

“Kami akan memberlakukan UU Magnitsky di Inggris, untuk menempatkan larangan visa dan pembekuan aset kepada orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran HAM serius, termasuk penyiksaan,” kata Raab kepada wartawan dalam acara sama di Manchester.

Pada 2018, parlemen Inggris meloloskan “amandemen Magnitsky” menjadi UU Sanksi dan Anti-Pencucian Uang untuk memberikan pemerintah kekuasaan dalam memberlakukan sanksi kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM. Raab tidak memberikan detil lebih lanjut atas rencana pemerintah yang membedakannya dari kekuasaan saat ini.

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson menyatakan dirinya tidak akan mundur sebagai PM jika gagal mengamankan kesepakatan untuk meninggalkan UE pada 31 Oktober 2019. Johnson dalam pidatonya di Konfrensi Tahunan Partai Konservatif di Manchester, mendesak partainya dengan pesan “lakukan atau mati” untuk tenggat waktu Brexit pada 31 Oktober 2019.



Sumber: Suara Pembaruan