Bentrokan dengan Demonstran

Otoritas Hong Kong Klaim Hanya Hentikan Kekerasan

Otoritas Hong Kong Klaim Hanya Hentikan Kekerasan
Seorang wanita memegang bendera Taiwan, saat bergabung dalam aksi demonstrasi di Distrik Tsim Sha Tsui, Hong Kong, Kamis (10/10/2019). ( Foto: AFP / Philip Fong )
Natasia Christy Wahyuni / JAI Jumat, 11 Oktober 2019 | 14:20 WIB

Hong Kong, Beritasatu.com - Otoritas Hong Kong mengklaim hanya berusaha menghentikan aksi kekerasan, bukan demonstras pro demokrasi, serta tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk melawan kekerasan dalam aksi protes.

Selain itu, Otoritas Hong Kong juga membantah rumor bahwa pasukan keamanan Tiongkok terlibat dalam operasi polisi di kota itu. Rumor tersebut membuat pusat-pusat perbelanjaan ditutup lebih awal, pada Kamis (10/10/2019), untuk menghindari menjadi target dari aksi protes yang direncanakan.

Stasiun kereta api juga ditutup tiga jam lebih awal karena kerap menjadi target kekerasan demonstran dalam aksi protes beberapa pekan terakhir. Aksi protes dan kerusuhan di Hong Kong telah berlangsung selama empat bulan.

Demonstran terlihat berkumpul untuk melanjutkan aksi demonstrasi pada Kamis, namun, menjelang tengah malam, aksi protes gagal menjadi besar.

Hanya sekitar 60 demonstran berkumpul di luar salah satu kantor polisi. Beda dengan aksi protes siang hari, pada malam hari secara umum hanya beberapa ratus demonstran menggelar aksi secara terpisah yang biasanya sampai larut malam.

Protes di Hong Kong diawali oleh usulan rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi yang mengizinkan narapidana dari kota itu diadili di Tiongkok. Aksi itu meluas dengan tuntutan demokrasi lebih besar. Beberapa pemerintah asing, termasuk Inggris dan AS, dituding menyebarkan sentimen anti-Tiongkok di Hong Kong.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, memperkenalkan hukum darurat pada 4 Oktober 2019, dengan melarang masker wajah yang dipakai demonstran menyembunyikan identitas mereka. Tapi langkah itu memicu kekerasan terburuk sejak protes dimulai. Banyak warga Hong Kong mengkhawatirkan hukum darurat akan diperluas dan mengerus hak-hak mereka.

“Menanggapi rumor di internet yang mengatakan ada anggota Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) atau badan-badan penegakan hukum dari dataran yan gbegabung dengan opeasi penegakan hukum Pasukan Kepolisian Hong Kong, maka Pemerintah Kawasan Administrasi Khusus Hong Kong hari ini secara serius mengklarifikasi bahwa rumor itu palsu dan tidak berdasar,” sebut pernyataan pemerintah, Kamis (10/10/2019).

Barak
PLA yaitu pasukan Tiongkok, diakui mempunyai garnisun di Hong Kong, tapi pasukan mereka tetap berada di barak sejak aksi protes dimulai empat bulan lalu. Hanya polisi setempat yang mengatasi aksi masif dan kekerasan dari demonstran. Pejabat PLA telah memperingatkan bahwa kekerasan di Hong Kong “sama sekali tidak diizinkan”.

Pada Minggu (6/10/2019), tentara Tiongkok mengeluarkan peringatan kepada demonstran Hong Kong yang meyorotkan sinar laser ke arah barak mereka di kota ini. Ini menjadi interaksi langsung pertama antara pasukan militer Tiongkok dengan demonstran.

Garnisun PLA di distrik Kowloon memperingatkan kerumunan dari ratusan demonstran bahwa mereka bisa ditangkap karena menargetkan pasukan dan dinding barak dengan lampu laser. Seorang petugas lewat pengeras suara menyampaikan dalam bahasa Kanton, yaitu bahasa utama Hong Kong, “Ingat konsekuensi dari tindakan Anda!”

Banyak warga Hong Kong mengkhawtirkan Beijing mengurangi kebebasan mereka. Warga Hong Kong juga marah kepada pemerintah kota itu karena dianggap gagal menyelesaikan persoalan sosial seperti menyediakan rumah yang terjangkau dan peluang kerja yang minim.



Sumber: Suara Pembaruan